Sebuah pertanyaan konstitusi yang lama di mana tidak ada jawaban yang jelas, bisakah presiden Amerika dituduh melakukan kejahatan. Pertanyaan itu kembali relevan selagi penyelidik khusus menyelidiki kemungkinan kaitan antara kampenye presiden Donald Trump dengan Rusia yang berupaya mencampuri pemilu 2016.
Tidak ada petunjuk penyelidik khusus Robert Mueller akan melancarkan tuduhan terhadap pembantu Trump atau Trump sendiri. Tapi Mueller punya kewenangan untuk mengadili kejahatan federal terkait penyelidikan itu. Setidaknya secara teori, termasuk presiden.
Mueller dilaporkan menyelidiki apakah Trump menghambat penyelenggaraan hukum ketika memecat Direktur FBI James Comey. Jika tim Mueller memperoleh bukti yang bisa menjatuhkan tuduhan terhadap Trump, hal itu bisa memicu pertarungan hukum yang hampir pasti berakhir di Mahkamah Agung.
Tidak jelas pihak mana yang akan menang. Konstitusi Amerika memperinci persyaratan di mana presiden bisa dimakzulkan dan dipecat dari jabatannya, namun konstitusi tidak mengatur apakah presiden bisa dihukum, demikian pula hukum federal. Pengadilan belum pernah memutuskan mengenai masalah itu.
Akibat ketidak jelasan tersebut, para pakar mendasarkan keputusan mereka lebih banyak pada faktor-faktor yang samar-samar seperti prinsip-prinsip konstitusi dan niat awal pendiri negara. Menurut laporan baru-baru ini, pandangan yang ada diantara pakar hukum adalah presiden yang menjabat tidak bisa dikenai tuduhan. Tapi Eric Freedman, profesor hukum konstitusi dari Hofstra University mengatakan pendapat masyarakat hukum terpecah.
“Ini merupakan pertanyaan penting namun belum terselesaikan,” kata Freedman yang mengangap tuduhan itu sebagai alat tambahan bagi pemakzulan dan meminta pertanggung jawaban presiden.
Sebagai contoh, Freedman mengutip pertemuannya dengan Senat dimana para anggota legislatif ini terlibat dalam perdebatan sengit seputar isu ini.[my/jm]
