Pemerintah Peru sedang mengupayakan pertemuan menteri luar negeri Amerika Latin untuk membahas apa yang mereka sebut sebagai "pemungutan suara tidak sah" di Venezuela pada hari Minggu yang menyetujui sebuah badan pemerintahan baru yang bertugas untuk menulis ulang konstitusi negara tersebut.
Pertemuan tersebut, yang direncanakan pada 8 Agustus di Lima, mewakili keprihatinan internasional yang diungkapkan pada hari Senin terkait disetujuinya Majelis Konstituante Nasional yang beranggota 545 orang. Semua anggotanya mendukung agenda sosialis Presiden Nicolas Maduro dan secara teori dapat menggantikan badan legislasi yang dipimpin oposisi, Majelis Nasional.
Pada hari Senin, Uni Eropa bergabung dengan Kolombia, Amerika Serikat, Meksiko, Spanyol dan sedikitnya tujuh negara lain yang mengatakan mereka tidak akan mengakui Majelis Konstituante tersebut.
Majelis semacam itu, "dipilih dalam keadaan tidak jelas dan seringkali penuh kekerasan, tidak dapat menjadi bagian solusi terhadap krisis Venezuela," kata juru bicara Komisi Eropa Mina Andreeva hari Senin di Brussels.
Menurutnya, Maduro memilih untuk "meningkatkan perpecahan dan semakin merongrong legitimasi institusi Venezuela yang terpilih secara demokratis."
Pemimpin kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, mengawasi "tanggapan bersama" dari kelompok 28 anggota tersebut, kata Andreeva.
Pemilihan hari Minggu menandai hari paling berdarah dalam demonstrasi anti pemerintah yang sudah berlangsung empat bulan, dengan sedikitnya 10 orang tewas dalam bentrokan di seluruh negara itu. Lebih dari 110 orang telah
tewas sejak demonstrasi dimulai awal April. Pemimpin oposisi telah menyerukan demonstrasi nasional di jalan-jalan mulai Senin siang. [as]
