Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berencana menunjuk dua perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas sementara Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai penunjukan tersebut akan merusak netralitas Polri.