Rencana pemberlakuan sertifikasi halal pada produk Batik yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mendapat reaksi penolakan dari sejumlah perajin batik. Petrus Riski melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.