Pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang tergabung dalam Jejaring Anti Bohong (JAB) memaparkan sejumlah kebohongan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Antara lain kebohongan soal kasus kekerasan Ratna Sarumpaet, kemiskinan yang naik 50 persen dan 99 persen bangsa Indonesia hidup pas-pasan.
Koordinator JAB, Sinnal Blegur mengatakan, kebohongan yang dibuat oleh pasangan Prabowo-Sandi perlu dilawan karena dapat merusak demokrasi Indonesia.
"Ini adalah awal mula, kami bersepakat bahwa kami harus menyatakan diri dan mengajak sebanyak mungkin orang terlibat dalam gerakan ini. Karena ini membahayakan. Ini bahaya bukan biasa saja," jelas Sinnal Blegur di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta, Rabu (28/11).
Sinnal Blegur menambahkan lembaganya akan bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkonsentrasi dalam pemberantasan informasi bohong. Termasuk bekerja sama dengan 1.400-an relawan di berbagai daerah.
JAB menyatakan tidak menutup kemungkinan informasi-informasi bohong yang ditemukan pihaknya akan diteruskan ke aparat penegak hukum, terutama yang sudah dianggap berlebihan.
"Kalau 3.500 per hari (kebohongan) ya pasti tidak efektif, kita melaporkan itu. Tapi bukan kami yang melaporkan, kami akan bekerjasama terhadap pihak-pihak yang punya satgas anti hoaks. Seperti di Projo ada satgas anti-hoaks yang terdiri dari pengacara-pengacara. Nah, kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak seperti itu," imbuhnya.
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan kubu Prabowo-Sandi tidak akan membuat gerakan serupa yang bertugas mencari kebohongan lawan politiknya. Namun, kata dia, yang kerap berbohong yaitu Jokowi karena tidak menepati janji-janji yang dilontarkannya ke masyarakat.
"Kita sih kerjanya tidak pernah cari-cari masalah. Kalau dari sebelah senang mencari masalah biarkan saja. Yang penting faktanya, kan kalau bicara bohong, siapa yang sering berbohong? Kan Pak Jokowi. Ada 66 janji, berapa banyak yang tidak bisa dipenuhi. Cuma 1-3 saja yang dipenuhi paling," jelas Ahmad Riza saat dihubungi VOA, Kamis (29/11).
Ahmad Riza juga menyesalkan sikap aparat yang terkesan berpihak kepada kubu Jokowi-Ma'ruf. Hal tersebut terlihat dari kecepatan munculnya respon ketika ada laporan dari pihak Jokowi. Sementara jika kubu Prabowo melapor, aparat hukum terkesan lambat merespon. [Ab/ab]
