Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) mengusulkan agar penanganan kelompok bersenjata di wilayah Nduga, Papua, diserahkan kepada TNI. Ketua Umum PPAD, Kiki Syahnakri beralasan, aksi yang menewaskan puluhan orang tersebut bukan dilakukan kelompok bersenjata. Melainkan, kata dia, dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ingin memberontak terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Tujuan mereka jelas untuk memisahkan diri dari NKRI, sudah terorganisasikan sebagai organisasi militer dan sering melakukan aksi-aksi kekerasan bersenjata. Sehingga kehadirannya sudah dapat dikategorikan sebagai pemberontakan bersenjata terhadap NKRI dan memenuhi syarat disebut sebagai kombatan yang patut ditumpas secara militer," jelas Kiki di kantor PPAD, Jakarta, Jumat 7 Desember 2018.
Kendati demikian, Kiki Syahnakri mengatakan operasi militer tersebut harus dilakukan secara terukur dan mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat sipil. Terutama di daerah-daerah yang dinilai rawan ancaman bersenjata.
Kiki juga mengkritik aparat intelijen yang menurutnya kurang terpadu dalam bekerja. Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi sistem intelijen secara menyeluruh.
"Karena di sini, kesannya dari kejadian Nduga bahwa tidak ada keterpaduan. Tanggal 1 Desember itu hari ulang tahun OPM, masa intelijen tidak ada peringatannya untuk mewaspadai itu," imbuhnya.
Amnesty International Minta Pemerintah Tak Gegabah Berlakukan Kembali Operasi Militer
Menanggapi usulan ini, Direktur Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berharap pemerintah tidak gegabah mengiyakan usulan operasi militer di Nduga. Menurutnya, operasi militer hanya akan menambah daftar panjang korban, baik di tubuh TNI-Polri, maupun kelompok bersenjata.
Selain itu, kata dia, usulan operasi militer juga terlalu dini karena belum ada evaluasi menyeluruh terkait kasus Nduga, termasuk kinerja intelijen yang dapat menjadi masukan presiden dalam mengambil keputusan.
"Jadi pernyataan itu seperti tidak koheren antara saran untuk melakukan evaluasi kinerja intelijen dengan saran untuk operasi militer yang terkesan terburu-buru dan menyederhanakan masalah. Jadi yang perlu dilakukan evaluasi intelijen yang disampaikan Kiki. Tapi evaluasi itu harus dilakukan dengan benar, cepat dan tepat," jelas Usman saat dihubungi VOA.
Usman menambahkan pemerintah juga perlu belajar penyelesaian kasus di Aceh yang penyelesaiannya melalui jalur dialog. Menurutnya, opsi dialog lebih efektif ketimbang malakukan operasi militer yang dapat memakan korban di kedua belah pihak.
"Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia mulai menimbang dan akhirnya melaksanakan opsi untuk jalan dialog di Aceh dan berhasil. Harusnya itu yang dijadikan rujukan. Pemerintah kan juga mengerti berapa banyak orang yang menjadi korban pada masa darurat militer di Aceh. Dengan kata lain, pendekatan militer itu sudah gagal," tambah Usman.
Sedikitnya 16 Pekerja Tewas akibat Serangan Kelompok Bersenjata
Hari Senin (3/8) lalu, kelompok bersenjata menembak pekerja proyek di Distrik Yigi, Nduga. Data Kodam Cendrawasih sementara mencatat jumlah korban tewas mencapai 16 orang dan 20 orang berhasil diselamatkan. Keenam belas korban tersebut diduga karyawan PT Istaka Karya. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengklaim bertanggung jawab atas penembakan tersebut. (Ab/em)
