Dewan militer Sudan yang berkuasa membatalkan perjanjian yang dicapai dengan para demonstran sipil setelah terjadinya serangan oleh militer di Khartoum yang menewaskan sedikitnya 35 orang.
Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, kepala dewan transisi militer mengumumkan hari Selasa (4/6) akan membentuk pemerintahan baru yang akan berkuasa sampai diadakan pemilihan umum dalam sembilan bulan ke depan. Kata Jenderal Burhan, pemilihan umum itu akan diatur dengan pengawasan regional dan internasional.
Serangan yang terjadi hari Senin (3/6) di luar kementerian pertahanan itu menyusul ambruknya hubungan antara militer dengan Aliansi bagi Perubahan dan Kebebasan, koalisi para demonstran dan kelompok oposisi.
Asosiasi Pekerja Profesional Sudan, kelompok utama dalam demonstrasi itu, menuduh pasukan keamanan melancarkan “pembantaian” hari Senin kemarin.
Tentara dan para demonstran semula telah sepakat akan membentuk pemerintah sementara di Sudan yang akan memerintah selama tiga tahun. Tapi perundingan tentang komposisi pemerintahan sementara itu macet. (ii)
