Myanmar mulai menyerah terhadap tekanan internasional untuk memulangkan lebih dari 700 ribu pengungsi Rohingya yang tinggal di Bangladesh, namun banyak aktivis HAM khawatir bahwa komitmen negara itu hanyalah superfisial.
Akhir pekan lalu, Myanmar meningkatkan usaha mereka, ketika Menlu Myanmar U Myint Thu memimpin delegasi beranggotakan 10 orang untuk melangsungkan pembicaraan dengan sejumlah perwakilan pengungsi di Kutupalong, kamp pengungsi terbesar di dunia.
Perwakikan Rohingya meminta status kewarganegaraan dan jaminan keamanan sebagai syarat pemulangan mereka, sementara delegasi itu hanya menawarkan jalur naturalisasi kewarganegaraan, yang dimulai dengan pemberian kartu verifikasi nasional.
Sejumlah warga Rohingya mengatakan, kartu itu dapat dimanfaatkan untuk menindas lebih lanjut kelompok minoritas itu. Tashmida, seorang perwakilan pengungsi Rohingya mengatakan, “Kami tidak akan mau menerima kartu verifikasi nasional. Kalau mereka beri kami status kewarganegaraan kami pergi. Kalau kami menerima kartu verifikasi, mereka akan membantai kami. Mereka akan membunuh kami. Kami tidak akan pergi.”
Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch divisi Asia, mengatakan, Myanmar tidak serius membahas status kewarganegaraan Rohingya. Ini kali kedua para pengungsi Rohingya menolak tawaran pemerintah Myanmar. Oktober tahun lalu, mereka juga menolak tawaran repatriasi karena tidak mempertimbangan keamanan mereka. [ab/uh]
