Isu Papua kembali mendapat sorotan setelah terjadi tindakan rasis di Surabaya dan Malang oleh aparat keamanan dan organisasi massa terhadap mahasiswa Papua. Insiden pada akhir pekan lalu ini berlanjut dengan kerusuhan di Manokwari dan Sorong, Papua Barat.
Dalam jumpa pers di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di Jakarta, Selasa (20/8), koalisi masyarakat sipil menilai negara telah gagal menangani isu Papua. Koordinator Kontras Yati Andriyani mengatakan koalisi masyarakat sipil menganggap negara juga gagal merespon hak dan kebebasan masyarakat Papua untuk berkumpul dan menyatakan pendapat.
"Kami (koalisi masyarakat sipil) ingin menyatakan segala bentuk tindakan, perlakuan rasisme, diskriminasi, represi, kekerasan, dan penggunaan hukum atau penggunaan kekuatan yang berlebihan, penggunaan kekuatan keamanan yang berlebihan di Papua dan untuk orang Papua, harus segera dihentikan," kata Yati.
Koalisi masyarakat sipil meminta jaminan negara agar kekerasan dan tindakan rasis terhadap orang Papua tidak lagi terulang. Koalisi juga meminta negara memenuhi hak-hak ekonomi, politik, sosial, dan budaya masyarakat Papua.
Koalisi masyarakat sipil juga menilai pernyataan Presiden Joko Widodo agar saling memaafkan setelah insiden tindakan rasis kepada mahasiswa Papua adalah hal semu. Koalisi menegaskan masyarakat Papua membutuhkan kehadiran negara melalui tindakan nyata untuk menjawab segala persoalan yang terjadi di Papua.
Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah mengambil tindakan kongkret agar konflik tidak meluas menjadi konflik horizontal. Bukan sekadar langkah hukum yang diambil namun juga kebijakan politik yang pro kepada masyarakat Papua.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menuntut aparat keamanan agar mengusut tuntas pemicu kerusuhan di Manokwari, yakni tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. AMAN mendesak polisi mencari pelaku dan dalang peristiwa di kedua tempat tersebut.
Menurut Rukka, makian monyet yang dilontarkan seorang anggota organisasi massa dan aparat keamanan bukanlah tindakan manusia yang beradab.
"Tentara dan polisi yang ikut terlibat di situ, khususnya mereka yang ikut menyebutkan makian, justru harus mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Karena mereka sebagai aparat negara justru punya tanggung jawab untuk memastikan kejadian yang dilakukan oleh ormas tidak terjadi. Tapi mereka justru menjadi pelaku utama di situ," ujar Rukka.
Rukka menegaskan sikap rasis terhadap orang Papua bukan hal baru. Dia mengklaim sikap ini merupakan warisan masa penjajahan. Dia menyebutkan stigma terhadap warga Papua saat ini adalah orang yang bodoh, malas, kotor, terbelakang, kasar.
Dia menambahkan wilayah adat di Papua saat ini sudah habis untuk konsesi. Namun yang terjadi jumlah orang asli Papua sekarang ini hanya 40 persen, sedangkan pendatang sebanyak 60 persen.
Rukka menyerukan pemerintah sekarang harus membiasakan berbicara tentang perbedaan supaya masyarakat Indonesia terbiasa dengan perbedaan, tidak alergi dengan perbedaan suku, etnis, dan budaya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berencana memanggil Gubernur Papua, Papua Barat dan Jawa Timur. Kementeriannya bersama ketiga gubernur tersebut, kata Tjahjo, akan duduk bersama untuk membentuk tim terkait kasus yang terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Menurutnya, ia masih mencari waktu tepat.
Tjahjo Kumolo juga meminta sejumlah kepala daerah menahan diri dan tidak sembarangan dalam membuat pernyataan yang bisa menimbulkan emosi penduduknya.
“Kepala daerah atau tokoh masyarakat atau pejabat adalah panutan masyarakat. Kami mendukung upaya Gubernur Papua Barat, Gubernur Papua, dan Gubernur Jawa Timur untuk duduk bersama, membentuk tim,” kata Tjahjo.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, situasi Papua dan Papua Barat secara umum sudah kondusif. Menurutnya saat ini (20/8) aktivitas masyarakat di Jayapuraa dan Manokwari berjalan baik.
Dia mengakui masih ada unjuk rasa di kota Sorong, diikuti sekitar 500 orang. Dedi juga mengatakan ada penambahan personel polisi di Manokwari dan Sorong, sebanyak empat satuan setingkat kompi (SSK). Hal itu untuk menjamin situasi di kawasan itu berjalan aman dan tertib. (fw/ka)
