Kuasa hukum pribadi Presiden AS Donald Trump, Rudy Giuliani, menolak perintah pengadilan yang disampaikan DPR untuk menyerahkan dokumen-dokumen terkait upayanya menekan Ukraina untuk menyelidiki Joe Biden.
Komite yang dipimpin faksi Demokrat di DPR yang sedang melakukan penyelidikan pemakzulan Trump memberi waktu hingga Selasa (15/10) kepada Giuliani untuk mematuhi perintah itu. Jika menolak, ia berisiko dikenai tuduhan menghina DPR.
“Ini tampaknya merupakan penyelidikan pemakzulan yang tidak konstitusional, tidak berdasar dan tidak sah,” ujar Jon Sale, pengacara Giuliani, dalam surat kepada komite intelijen tersebut.
“Surat panggilan pengadilan terlalu luas, terlalu membebani, dan mencari dokumen di luar cakupan penyelidikan yang sah,” tulis Sale, menambahkan bahwa informasi yang diinginkan oleh faksi Demokrat dilindungi oleh hak istimewa antara pengacara dan klien.
Anggota DPR yang memimpin faksi Republik di Komite Urusan Luar Negeri DPR Michael McCaul, Selasa (15/10) malam, mengatakan penyelidikan pemakzulan dilakukan “di balik pintu tertutup ketika seharusnya dilakukan di depan rakyat Amerika.”
“Saya menyerukan kepada Ketua DPR agar resolusi tentang hal ini dibuka sehingga kita bisa lebih transparan dan lebih terbuka pada rakyat Amerika. Karena, pada akhirnya mereka yang akan menderita dari proses yang tidak adil,” ujar McCaul.
Giuliani sangat terlibat dalam upaya menekan Ukraina guna membuka penyelidikan korupsi terhadap kandidat calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, dan putranya Hunter.
Faksi Demokrat yang menyelidiki Trump, dan bahkan sejumlah pejabat di dalam Gedung Putih, curiga Giuliani menjalankan kebijakan luar negeri bayangan di luar Departemen Luar Negeri atas nama Trump.
Seorang mantan pembantu di Gedung Putih dilaporkan mengatakan kepada komite penyelidikan pemakzulan itu bahwa mantan penasehat keamanan nasional John Bolton menyebut Giuliani sebagai “granat tangan yang akan meledakkan semua orang.”
Fiona Hill adalah pejabat keamanan dalam negeri di Gedung Putih untuk isu Rusia dan Eropa. Ia memberikan kesaksian tertutup pada Senin (14/10). Orang-orang yang memahami kesaksiannya mengatakan ia memberitahu DPR bahwa Bolton dan lainnya dalam pemerintahan Trump merasa terganggu dengan upaya Giuliani di Ukraina. Bolton dilaporkan mengatakan ia tidak ikut dalam “komplotan gelap” yang melibat Giuliani dan Kepala Staf Gedung Putih Nick Mulvaney.
Bolton belum menyampaikan komentar atas pernyataan itu.
Penyelidikan pemakzulan DPR, Selasa (15/10), juga mendengar kesaksian dari Wakil Asisten Menteri Luar Negeri George Kent.
Pejabat-pejabat lain juga dijadwalkan memberikan kesaksian minggu ini, termasuk Duta Besar Amerika Untuk Uni Eropa dan donatur kampanye Trump, Gordon Sondland. [em/pp]
