Direktur YLBHI Asfinawati mendesak Presiden Joko Widodo tidak memilih orang-orang yang memiliki rekam jejak buruk dalam Kabinet Kerja Jilid II. Termasuk di antaranya adalah Prabowo Subianto yang diduga terlibat dalam kasus penculikan aktivis pada tahun 1998.
Menurutnya, presiden sebenarnya juga dapat berkaca pada nasib penegakan HAM dan demokrasi yang tidak ada kemajuan ketika Wiranto menjabat sebagai menteri koordinator politik, hukum dan HAM pada Kabinet Kerja Jilid I.
"Semoga pidato politik pertama yang mengecewakan itu bisa sedikit ada pelipur lara dengan pemilihan kabinet, khususnya untuk hukum dan HAM yang benar. Yang dia tidak pernah melanggar HAM," jelas Asfinawati kepada VOA, Selasa (22/10).
Kendati demikian, Asfinawati tidak merasa kaget dengan wacana masuknya Prabowo Subianto ke dalam Kabinet Kerja Jilid II. Sebab, dalam isu pemilihan pemimpin KPK juga sudah terlihat antara partai koalisi pendukung pemerintah dengan partai Gerindra.
YLBHI: Bersatunya Partai Oposisi & Pemerintah, Pembelajaran Penting bagi Masyarakat
Bersatunya partai oposisi dan pemerintah ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa kepentingan politik di tingkat elite tersebut dapat dengan mudah dipersatukan dengan jabatan atau kekuasaan. Karena itu, perseteruan antara pendukung Jokowi dan Prabowo pada pemilu presiden lalu sudah selayaknya tidak perlu diteruskan. Masyarakat, kata dia, sudah selayaknya bersatu kembali mengawal pemerintah dengan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak tepat.
"Ini kan publik cukup lama terombang-ambing dan berspekulasi bagaimana pandangan Jokowi soal HAM. Dan saya ingat betul, ketika kritik itu sangat banyak pada periode pertama. Dan orang di sekililingnya oh ya nanti di periode kedua. Tapi sekarang sama, penekanannya ekonomi," tambahnya.
Asfinawati menambahkan masih ada waktu bagi presiden untuk memilih menteri yang tidak bermasalah agar nantinya kerja-kerja pemerintah dalam penegakan HAM dan demokrasi tidak tersandera.
Prabowo Diminta Perkuat Pertahanan
Hari Senin (21/10) lalu, Jokowi bertemu dengan sejumlah nama yang akan mengisi jabatan menteri, termasuk di antaranya Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhi Prabowo. Usai pertemuan, Prabowo mengatakan Partai Gerindra siap masuk kabinet Jokowi-Ma’ruf dalam lima tahun ke depan. Mantan Danjen Kopassus ini mengindikasikan bahwa dirinya akan menduduki posisi Menteri Pertahanan.
“Saudara sekalian, saya baru saja menghadap Bapak Presiden RI yang baru kemarin dilantik. Saya bersama Edhy Prabowo. Kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau. Dan saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra apabila diminta, kami siap membantu. Dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu," kata Prabowo.
Prabowo mengindikasikan Edhy Prabowo juga akan masuk ke dalam Kabinet Kerja Jilid II. Namun, kata dia, posisinya akan diumumkan sendiri oleh Jokowi pada Rabu (23/10) mendatang.
Jubir Partai Gerindra: Prabowo Ingin Mengabdi pada Indonesia
Diwawancarai VOA Selasa (22/10), juru bicara Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan keputusan Partai Gerindra masuk dalam koalisi dengan Jokowi sudah dipikirkan secara matang. Menurut Andre keputusan Prabowo menerima pinangan Jokowi sebagai menteri karena ia ingin mengabdi untuk membantu Indonesia menghadapi ancaman dan tantangan, baik tantangan ekonomi maupun keamanan dan pertahanan nasional.
“Untuk itulah Pak Prabowo sebagai patriot dan negarawan menghilangkan segala ego untuk menyambut panggilan bangsa ini. Tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukan kinerja yang baik untuk bangsa dan negara,” kata Andre. (sm/em)
