Pencurian ikan oleh kapal asing dan klaim China terhadap perairan Laut Natuna Utara di Kepulauan Natuna mendorong pemerintah untuk memobilisasi nelayan dari berbagai daerah untuk mencari ikan di Laut Natuna Utara.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pada Senin (6/1) menerima seratus nelayan dari kawasan pantai utara (Pantura) Pulau Jawa.
Dalam sambutannya, Mahfud menegaskan Laut Natuna Utara adalah milik Indonesia. Artinya, hanya warga negara Indonesia yang berhak mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam di perairan tersebut, termasuk nelayan yang mencari ikan. Dia menambahkan banyak kapal asing memasuki perairan Natuna karena tidak banyak nelayan melaut di sana.
Menurutnya, pemerintah sudah mengambil keputusan tegas siapa saja yang memasuki perairan Laut Natuna Utara tanpa izin akan diusir. Dia menekankan Laut Natuna Utara merupakan wilayah kedaulatan Indonesia dan semua komponen wajib menjaga kedaulatan atas wilayah perairan Laut Natuna tersebut.
Karena itu untuk makin mempertegas klaim Indonesia terhadap wilayah perairan Natuna Utara, pemerintah akan memobilisasi nelayan dari daerah lain untuk mencari ikan di sana. Untuk tahap pertama, akan dikirim nelayan-nelayan dari kawasan Pantura. Selanjutnya akan diikuti oleh daerah-daerah lainnya.
"Siapapun negara lain tidak boleh masuk ke situ tanpa izin dari pemerintah kita. Kalau masuk berarti melanggar hukum dan kita usir bahwa itu daerah kedaulatan kita dan kedaulatan harus dijaga oleh kita bersama sebagai bangsa,” ujar Mahfud.
Mahfud senang karena para nelayan Pantura antusias menyambut gagasan pemerintah tersebut. Menurutnya pemerintah akan memfasilitasi segala hal yang diperlukan bagi para nelayan Pantura untuk melaut di perairan Natuna Utara, termasuk perizinan dan kapal.
Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo setahun lalu, Mahfud menjelaskan negara akan hadir di Laut Natuna Utara dalam bentuk patroli laut dan kegiatan nelayan dalam mencari ikan. Dia menambahkan negara akan menjamin keselamatan para nelayan Panturan itu dalam mencari ikan di perairan Natuna.
Kepada wartawan usai pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Tegal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Riswanto mengatakan dirinya membawa sekitar seratus nelayan dalam pertemuan atas undangan dari Mahfud tersebut. Dia menegaskan pihaknya siap dimobilisasi oleh pemerintah untuk mencari ikan di Laut Natuna Utara.
Riswanto mengaku belum mengetahui seperti apa teknis pemberangkatan serta fasilitas dan kompensasi apa yang akan diperoleh para nelayan Pantura selama melaut di perairan Natuna. Dia juga belum bisa memastikan berapa jumlah nelayan Pantura siap diberangkatkan ke Natuna. Sebab masih akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas segala detail teknis itu.
Namun dia memperkirakan butuh biaya sekitar Rp 500 juta untuk mencari ikan selama dua sampai tiga bulan di Laut Natuna. Selain itu, para nelayan juga membutuhkan kapal paling tidak berbobot 150 gross ton buat melaut di sana.
Riswanto menegaskan dirinya tidak takut untuk dikirim buat mencari ikan ke Laut Natuna Utara meski ada ancaman konflik dengan China. Apalagi sebelumnya nelayan Indonesia tengah melaut di sana diusir oleh kapal China.
"Selagi negara mau melindungi dan mengamankan nelayan-nelayan kita, tidak masalah. Kan itu wewenang dari negara, kita mengelola sumber daya ikannya, kita manfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat nelayan kita sendiri," ujar Riswanto.
Ketika ditanya soal surat pernyataan siap menanggung risiko, Riswanto meyakini negara akan memberikan perlindungan agar para nelayan Pantura yang dimobilisasi untuk mencari ikan di Laut natuna Utara tidak akan ditangkap atau dilukai oleh China dan negara asing lainnya. [fw/ft]
