Uni Eropa, Rabu (19/8) menyatakan tidak mengakui hasil pemilihan Belarusia 9 Agustus lalu yang disebut pengkritik Presiden Alexander Lukashenko dicurangi, untuk memperpanjang 26 tahun masa kekuasaannya. Uni Eropa juga menyatakan akan melanjutkan rencana sanksi-sanksi terhadap Belarusia.
“Uni Eropa akan memberlakukan dalam waktu dekat sanksi-sanksi terhadap sejumlah besar individu yang bertanggung jawab atas kekerasan, penindasan dan kekurangan pemilu,” kata Presiden Dewan Eropa Charles Michel setelah KTT darurat Uni Eropa untuk membahas krisis di Belarusia.
Kerusuhan di Belarusia meruncing hari Rabu (19/8), sewaktu Lukashenko memerintahkan polisi untuk menumpas protes di ibu kota, Minsk, beberapa hari setelah penindakan keras terhadap demonstran damai yang menewaskan sedikitnya dua orang, mencederai ratusan orang dan penangkapan hampir 7.000 orang.
“Tidak boleh ada lagi kekacauan apapun di Minsk,” sebut kantor berita resmi Belta mengutip Lukashenko.
Presiden Rusia Vladimir Putin, yang telah menawarkan bantuan militer untuk Lukashenko, memperingatkan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Selasa agar tidak campur tangan dalam urusan Belarusia. Peringatan Putin itu muncul sewaktu ia berbicara melalui telepon dengan Merkel, Macron dan Michel.
Seorang lawan politik Lukashenko, pemimpin oposisi Sviatlana Tsikhanouskaya, mendesak para pemimpin Uni Eropasebelum KTT darurat agar tidak mengakui pemilihan presiden, seraya menyatakan pemilu itu dicurangi untuk menguntungkan Lukashenko. Lukashenko membantah tuduhan itu. [uh/ab]
