Kepala Penerangan Komando Wilayah Gabungan Pertahanan (Kogabwilhan) III, Kolonel Czi I Gusti Nyoman Suriastawa menjelaskan personel satuan tugas Yonif R 400/BR yang sedang patroli untuk menjamin keamanan masyarakat ditembak KSB di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, sekitar pukul 13.10 WIT, Jumat (6/11). Dalam peristiwa itu dua prajurit TNI ditembak KSB, satu di antaranya gugur bernama Pratu Firdaus.
"Saat ini sedang dilaksanakan proses evakuasi korban," kata Suriastawa dalam keterangan resminya.
Lanjut Suriastawa, kontak tembak itu menambah daftar korban jiwa yang diakibatkan KSB di Intan Jaya. KSB juga dinilai menjadi akar masalah di Papua dengan sejumlah rentetan aksi kekerasan yang kerap menimbulkan korban jiwa.
"Dan kemarin kita mendengar pernyataan Bupati Intan Jaya tentang kelakuan KSB yang suka mengambil dana desa. Selebaran permintaan dana kepada masyarakat juga beredar dan ini semua menunjukkan bahwa KSB serta pendukungnya menjadi akar masalah di Papua," jelasnya.
Sementara, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom mengatakan kontak tembak yang menewaskan anggota TNI itu dilakukan pihaknya di bawah pimpinan Aibon Kogoya.
"Komandan batalion Aibon Kogoya dan Wakil Panglima Kodap VIII Intan Jaya bertanggung jawab atas penembakan. Pasukan TPNPB-OPM tidak akan berhenti perang sampai Papua merdeka penuh dari tangan pemerintah kolonial Republik Indonesia," kata Sebby kepada VOA melalui keterangan tertulis.
Kontak tembak itu berawal saat tim gabungan TNI-Polri sedang mencari anggota TPNPB-OPM di wilayah Intan Jaya. Namun, TPNPB-OPM mengadang dan melakukan penembakan terhadap tim gabungan TNI-Polri.
"Kemudian anggota kami (TPNPB) tidak ada yang korban maupun luka-luka," ujarnya.
Sebelumnya, dalam keterangan resmi tertulis Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, mengungkapkan KSB juga kerap mengancam kepala desa serta merampok dana desa untuk membeli senjata dan amunisi.
"KSB ini biasanya setelah mengetahui pencairan dana desa akan menunggu di perkampungan. Ketika bertemu aparat desa, mereka akan meminta sebagian dana tersebut. KSB ini mengancam dengan senjata kalau tidak diberikan sebagian dana itu," tutur Natalis.
Masih kata Natalis, pemerintah daerah tak bisa mengontrol penyaluran dana desa lantaran uang itu langsung ditransfer langsung ke kepala atau sekretaris kampung. Untuk itu pengawasan dana desa dan penjualan senjata harus jadi tugas bersama pemerintah serta petugas keamanan.
"Keduanya saling terkait. Dana desa dan penjualan senjata ini. Kita awasi dana desa tapi juga jangan lagi ada celah untuk penjualan senjata dan amunisi," ungkapnya.
Bukan hanya itu, Natalis tak menampik KSB yang masuk ke daerahnya telah merekrut sejumlah anak asli Intan Jaya dan bergabung bersama mereka. Kebanyakan bocah-bocah yang direkrut KSB adalah anak putus sekolah.
"Meski demikian mereka tetap anak kita dalam NKRI. Kami tak lelah untuk terus berupaya komunikasi memberi pemahaman pada mereka (anak-anak)," jelasnya. [aa/em]
