Sebuah negara bagian India, Assam, Rabu (5/1), mengesahkan undang-undang yang menghapuskan sekolah madrasah yang dikelola negara karena dianggap menyediakan pendidikan di bawah standar. Negara bagian tersebut diperintah oleh partai nasionalis Hindu, partai Perdana Menteri Narendra Modi.
Politisi dan oposisi, sebagaimana dikutip dari Reuters, mengkritik langkah tersebut dan mengatakan kebijakan tersebut mencerminkan sikap anti-muslim pemerintah di negara yang mayoritas beragama Hindu itu.
Menteri Pendidikan Negara Bagian Asam, Himanta Biswa Sarma, mengatakan kepada majelis lokal bahwa lebih dari 700 sekolah madrasah yang didanai pemerintah di timur laut Assam akan ditutup pada April.
“Kami membutuhkan lebih banyak dokter, petugas polisi, birokrat, dan guru, dari komunitas muslim minoritas daripada imam untuk masjid,” kata Sarma dari Partai Bharatiya Janata (BJP), yang sama dengan Modi.
Pemerintah, katanya, akan mengubah madrasah tersebut menjadi sekolah biasa karena pendidikan yang disediakan di madrasah tidak dapat mempersiapkan siapa pun untuk “dunia fana dan hal-hal duniawi.”
Politisi oposisi mengatakan langkah itu merupakan serangan terhadap Muslim.
"Idenya adalah untuk memusnahkan Muslim," kata Wajed Ali Choudhury, seorang anggota parlemen dari partai oposisi Kongres. [ah/au]
