China, Rabu (13/1), mengatakan akan membela diri terhadap tuntutan pemerintah Inggris agar perusahaan-perusahaannya memastikan rantai pasokan mereka terbebas dari kerja paksa yang terjadi di wilayah Xinjiang, China Barat Laut, atau menghadapi hukuman denda.
Komentar itu muncul setelah Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan para pejabat negara itu telah mengeluarkan panduan bagi perusahaan-perusahaan Inggris yang terkait dengan Xinjiang mengenai bagaimana melakukan pemeriksaan secara seksama.
Pemerintah Inggris bermaksud untuk mengevaluasi semua pengiriman barang dari China yang kemungkinan berkontribusi pada pelanggaran semacam itu di Xinjiang. Di wilayah itu, pemerintah China dituduh melakukan pelanggaran HAM yang meluas terhadap orang-orang Uighur dan kelompok-kelompok minoritas Muslim lainnya.
Perusahaan-perusahaan China yang terkait dengan kerja paksa akan dilarang mengimpor barang-barang mereka ke Inggris.
China membantah tuduhan telah melakukan pelanggaran HAM dan dan kerja paksa. Negara itu mengatakan apa yang mereka lakukan di Xinjiang hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan kelompok-keompok minoritas dan membasmi radikalisme.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan bahwa China akan “mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membela kepentingan dan martabat nasionalnya dan dengan tegas menjaga kepentingan kedaulatan, keamanan dan pembangunannya.''
“Masing-masing negara termasuk Inggris telah mendanai, mengarang, dan dengan sengaja menyebarkan kebohongan dan rumor untuk mencoreng dan mendiskreditkan China dengan dalih pelanggaran HAM,” kata Zhao kepada wartawan pada konferensi pers harian. “Ini sepenuhnya memperlihatkan kemunafikan dan niat jahat mereka untuk mengekang perkembangan dan kemajuan Xinjiang serta mencampuri urusan dalam negeri China,” katanya.
Dalam pengumumannya, Raab mengatakan Inggris berusaha memastikan bahwa “tidak ada perusahaan yang mendapat untung dari kerja paksa di Xinjiang yang dapat berbisnis di Inggris, dan tidak ada bisnis di Inggris yang terlibat dalam rantai pasokan mereka.”
Ia mengatakan semakin banyak bukti tersedia yang mendukung klaim penahanan massal yang melanggar hukum di kamp-kamp di Xinjiang, kerja paksa yang meluas dan pemandulan paksa perempuan secara besar-besaran. Bukti-bukti itu termasuk sejumlah kesaksian langsung dan laporan-laporan dari kelompok-kelompok nirlaba,
China telah membantah melakukan pemenjaraan massal orang-orang Uighur, dengan mengatakan bahwa mereka hanya mengoperasikan kamp-kamp itu secara sukarela untuk program deradikalisasi dan pelatihan kerja. China mengatakan kebijakan-kebijakannya di wilayah yang luas dan kaya sumber daya alam itu telah mengakhiri kekerasan antipemerintah yang merenggut ribuan nyawa selama beberapa tahun terakhir. [ab/uh]
