Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan laju kecepatan vaksinasi COVID-19 di Tanah Air akan berkurang. Hal ini disebabkan, adanya gelombang ketiga atau third wave kenaikan kasus aktif COVID-19 di negara-negara produsen vaksin sehingga vaksin tersebut hanya akan dipakai di negara mereka sendiri.
“Sehingga akibatnya mempengaruhi ratusan negara di dunia termasuk di Indonesia. Sehingga jumlah vaksin yang tadinya tersedia untuk bulan Maret dan April masing-masing 15 juta dosis, atau totalnya dua bulan adalah 30 juta dosis, kita hanya bisa dapat 20 juta dosis, atau dua pertiganya,” ujar Budi dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/4).
Pemerintah, kata Budi, sedang melakukan negosiasi dengan produsen-produsen vaksin tersebut agar suplai vaksin tidak berkurang secara drastis. Budi berharap pada Mei nanti, pengiriman vaksin bisa berjalan dengan lancar.
Dengan keterbatasan jumlah vaksin COVID-19 saat ini, maka pemerintah pun akan memprioritaskan kalangan masyarakat yang rentan terpapar virus corona, yakni masyarakat yang berusia 60 tahun ke atas atau lanjut usia (lansia), mengingat dari jumlah kumulatif kasus kematian akibat virus corona di Indonesia, sebanyak 50 persen berasal dari kelompok lansia.
“Oleh karena itu dengan adanya keterbatasan vaksin di bulan April ini, kita arahkan agar disuntikan terutama untuk para lansia, yang sebagian besar lansia kalau ada jatah sisanya kita suntikan ke guru, karena memang rencananya semua guru akan divaksinasi sampai Juni,” jelas Budi.
Pabrik Vaksin
Ahli Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengungkapkan seharusnya dari awal pemerintah Indonesia bisa bernegosiasi untuk mendapatkan lisensi atau izin dari produsen vaksin untuk bisa membuat vaksin di tanah air. Dengan begitu, Indonesia tidak bergantung 100 persen pada impor vaksin COVID-19.
Strategi serupa, kata Pandu sudah dilakukan oleh negara-negara lain seperti India yang memperoleh lisensi untuk membuat vaksin AstraZeneca, dan juga Brazil yang memperoleh izin membuat vaksin Sinovac di negaranya sendiri.
“Mikirnya logika saja, semua orang butuh. Kenapa kita gak bikin sendiri saja, Kita kan bisa jual juga. Makanya sekarang Afrika pengen bikin sendiri juga untuk kebutuhan Afrika. Mereka bernegosiasi untuk investasinya ke pabrik vaksin, dia gak mau dapat vaksin utuh,” ujar Pandu kepada VOA.
Lanjutnya, ujar Pandu strategi vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah dari awal tidak tepat, karena berdasarkan kategori pekerjaan yang beresiko tinggi terpapar virus corona. Menurutnya, strategi yang tepat adalah vaksinasi berdasarkan kelompok umur, di mana kelompok lansia yang seharusnya mendapatkan prioritas vaksinasi setelah tenaga kesehatan, karena angka kesakitan dan angka kematian paling besar berasal dari lansia.
Dengan keterbatasan stok vaksin yang ada pada saat ini, Pandu menyarankan semuanya diberikan kepada lansia.
“Sekarang kan gini karena terbatas, sisa vaksin yang ada berikan semua pada lansia. Jadi pandeminya menjadi lebih lega, maksudnya rumah sakit kosong, kematian minim, kan orang nanti ada harapan. Jadi sekarang fokus ke sisa vaksin yang ada untuk suntikan kedua yang sudah terlanjur , kemudian lansia,” jelasnya.
Capaian Vaksinasi
Budi juga menyampaikan sampai detik ini, pemerintah sudah melakukan penyuntikan vaksin COVID-19 sebanyak 12,7 juta dosis. Capaian ini, menempatkan Indonesia di posisi ke-delapan di dunia sebagai negara yang paling banyak melakukan vaksinasi COVID-19.
“Kalau kita keluarkan negara-negara yang memproduksi vaksin sendiri, sehingga tidak ada masalah dari suplai, vaksinnya kita nomor empat di dunia. Ini bagus untuk menjawab skeptisnya banyak majalah-majalah internasional terhadap Indonesia,” kata Budi.
Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara mikro mulai 6 April hingga 19 April 2021.
“Pemerintah menambahkan dan memperpanjang PPKM tahap berikutnya atau tahap kelima untuk dua minggu ke depan,” ujar Airlangga.
Pemerintah, kata Airlangga, juga menyertakan lima provinsi lain, yakni Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau dan Papua, dalam kebijakan PPKM mikro, sehingga sampai saat ini kebijakan tersebut berlaku di 20 provinsi.
Ia menjelaskan sebelumnya, PPKM mikro sudah terbukti menurunkan kasus aktif COVID-19 di 15 provinsi yang menerapkannya, kecuali Banten.
“Banten yang terjadi kenaikan, karena memang Banten semula hanya Tangerang Raya sekarang sudah seluruh provinsi dan Banten kemarin juga dilakukan testing secara masif dan di samping itu juga memang karena baru mengikuti secara keseluruhan maka Banten masih agak naik. Tetapi, provinsi lain seluruhnya turun,” paparnya.
Perkembangan pandemi di tanah air diklaim pemerintah cukup membaik. Airlangga menjelaskan hal ini terlihat dari kasus aktif COVID-19 yang mencapai angka single digit atau 7,61 persen, di mana kasus aktif global menunjukkan angka 17,29 persen.
Kemudian angka kesembuhan sudah mencapai 89,68 persen, lebih tinggi dari tingkat kesembuhan di dunia 80,35 persen. Namun, kasus kematian akibat corona di tanah air masih belum membaik yakni 27,72, sedangkan angka kematian global berada pada level 28,18 persen.
salat Tarawih dan Idul Fitri Diperbolehkan
Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan meskipun Indonesia masih belum keluar dari keadaan pandemi COVID-19, ibadah di bulan Ramadan yakni salat tarawih dan salat Idul Fitri nanti diperbolehkan.
“Yang harus dipatuhi adalah protokol harus dilaksanakan dengan ketat. Jamaahnya boleh di luar rumah. Tapi dengan catatan harus terbatas pada komunitas, di mana para jemaahnya sudah dikenali satu sama lain. Sehingga jemaah dari luar mohon supaya tidak diizinkan,” ungkap Muhadjir.
Muhadjir juga mengingatkan untuk salat berjamaah ini dilakukan sesederhana mungkin sehingga durasi waktu beribadah tidak terlalu panjang.
“Untuk salat Idul Fitri juga sama. Jadi diizinkan untuk melaksanakan salat di luar rumah, tetap jamaahnya harus bersifat komunitas yaitu dikenal satu sama lain, dan juga diupayakan untuk mematuhi protokol yang sangat ketat, dan supaya menjaga tidak terjadi kerumunan, terutama pada saat sedang akan datang menuju ke tempat salat jamaah, baik di lapangan maupun di masjid, maupun ketika saat bubar dari salat jamaah,” katanya. [gi/ab]
