Presiden AS Joe Biden mengatakan "siap berkompromi" terkait proposal pekerjaan dan infrastrukturnya yang bernilai 2 triliun dolar. Dia menyampaikan hal itu kepada sekelompok anggota Kongres bipartisan dalam pertemuan di Gedung Putih pada Senin (19/4).
“Jelas, saya memasukkan banyak hal dalam paket itu, dan saya pikir semuanya harus diikutsertakan," kata presiden kepada para anggota Kongres itu, yang semuanya pernah menjabat sebagai gubernur atau walikota.
Pertanyaan besarnya, kata Biden, adalah "bagaimana membiayainya?"
Pertemuan Senin (19/4) itu menandai kedua kalinya Biden menjamu sekelompok anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Republik, dengan harapan bisa menyusun RUU soal infrastruktur AS yang bisa didukung kedua kubu di DPR dan Senat.
Sebagian faksi Republik mengkritisi Rencana Pekerjaan Amerika yang diusulkan presiden, menyebutnya terlalu mahal dan terlalu luas, melebihi definisi infrastruktur tradisional. Anggota Kongres yang beroposisi juga menentang wacana menaikkan pajak korporat dari 21% menjadi 28%, seperti yang diinginkan Biden.
Proposal Biden yang bernilai 2 triliun dolar itu akan membiayai pembangunan jalan dan jembatan, serta proyek-proyek untuk memitigasi perubahan iklim dan memperluas akses ke perawatan di rumah dan perawatan berbasis komunitas.
Presiden menghadapi tekanan dari Partai Republik serta sayap progresif partainya sendiri, Demokrat, yang merasa beberapa usul Biden tidak cukup jauh.
Sebagian analis menganggap undang-undang (UU) perbaikan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja itu bisa dipangkas menjadi hanya $800 miliar jika dicapai kompromi bipartisan.
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki, Senin (19/4), sebelum pertemuan itu kembali menjelaskan bahwa pemerintahan Biden fleksibel dan bahwa segala sesuatu tidak perlu dimasukkan dalam satu paket awal yang besar.
"Inti dari proposal presiden di sini adalah satu-satunya hal yang tidak bisa kita lakukan adalah gagal berinvestasi dalam infrastruktur negara kita, membangun kembali ekonomi kita dan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan," kata Psaki kepada wartawan dalam konferensi pers harian.
“Itu satu-satunya hal yang tidak diinginkannya gagal sebagai sebuah negara dan gagal dilakukan secara bipartisan.” [vm/jm/my/ka]
