KTT ASEAN istimewa yang akan membahas konflik di Myanmar pasca kudeta militer siap dilangsungkan 24 April ini. Beberapa kepala negara/pemerintahan sudah memastikan akan datang, antara lain Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah yang sekaligus menjabat presiden ASEAN kali ini, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.
Namun hingga Rabu (21/4) malam, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah belum dapat memastikan kehadiran utusan khusus junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.
"Karena yang menyampaikan undangan adalah pihak Brunei sebagai Ketua ASEAN. Dengan demikian konfirmasi, jawaban hadir atau tidaknya, disampaikan ke pihak Brunei. Ini satu infrmasi yang masih kita menunggu konfirmasi kepastiannya sampai hari ini," kata Faizasyah.
Ditambahkannya, menjelang KTT istimewa itu akan dilangsungkan pula pertemuan informal di antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein, dan Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah. Menurutnya pertemuan informal menjelang atau di sela-sela acara utama merupakan hal biasa. Namun Faizasyah belum dapat memastikan isu apa yang akan dibahas ketiga menteri luar negeri itu, termasuk apakah juga akan membahas soal Myanmar atau tidak.
Faizasyah menolak mengomentari efektifitas penyelenggaraan KTT semacam ini tanpa kepastian kehadiran Myanmar.
Pengamat: Kehadiran Virtual Menunjukkan Masih Adanya Itikad Baik
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group Rafendi Djamin mengatakan yang terpenting sekarang ini adalah KTT dapat berjalan, meski pertemuan secara fisik tetap lebih menguntungkan.
Dia menilai rencana kehadiran pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing secara virtual dalam KTT tersebut karena takut didemonstrasi.
"Dia (Jenderal Min Aung Hlaing) tahu ini (KTT ASEAN) adalah suatu hal yang penting yang harus diikuti untuk mencari solusi. Karena tetap Myanmar mau mempertahankan keanggotaannya di ASEAN. Kalau dia nggak peduli dengan ASEAN, dia nggak akan datang sama sekali. Virtual pun nggak datang," ujar Rafendi.
Menurutnya kehadiran secara virtual pun patut dihargai karena menunjukkan adanya itikad untuk mencari solusi melalui ASEAN.
Rafendi berharap KTT ASEAN bukan sekadar menghasilkan pernyataan tanpa langkah kongkret. Dia mencontohkan bagaimana ASEAN bisa menyusun sebuah aturan hukum agar tidak makin banyak korban berjatuhan di Myanmar dalam unjuk rasa antikudeta. ASEAN juga mesti membantu merumuskan langkah rekonsiliasi antara junta dengan pemerintahan hasil pemilihan umum sebelumnya yang telah dilengserkan.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya sanksi bagi Myanmar apabila tidak menjalankan keputusan hasil KTT ASEAN, Rafendi mengatakan tidak pernah ada preseden ASEAN memberikan sanksi bagi negara anggotanya.
Ini menjadi suatu tantangan tersendiri untuk memberikan jaminan agar junta Myanmar melaksanakan komitmen-komitmen yang akan dihasilkan lewat KTT ASEAN.
Rafendi menekankan hasil pertemuan para pemimpin ASEAN itu harus menghasilkan langkah operasional dan potensi risiko yang dihadapi Myanmar jika tidak melaksanakan komitmennya. Sanksinya bisa berupa pembekuan keanggotaan Myanmar dalam ASEAN. [fw/em]
