Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan ia tidak akan menarik kapal-kapal angkatan laut dan garda pantainya yang berpatroli di Laut China Selatan yang disengketakan. Ia bersikeras menyatakan bahwa kedaulatan negara atas perairan tidak dapat dinegosiasikan.
Ketegangan di laut yang diklaim China seluruhnya itu meningkat setelah Beijing menolak untuk menarik kapal dari Zona Ekonomi Eksklusif Filipina dan Manila meningkatkan patroli maritim.
Duterte berada di bawah tekanan domestik yang semakin besar untuk mengambil tindakan yang lebih keras, tetapi enggan untuk menghadapi China atas masalah ini karena ia ingin membina hubungan yang lebih dekat dengan raksasa ekonomi itu.
Duterte mengatakan, Rabu malam (28/4), bahwa sementara Filipina berutang budi kepada teman baiknya, China, untuk banyak hal, termasuk bantuan vaksin COVID-19, klaim negaranya atas perairan itu tidak dapat ditawar.
"Saya akan memberitahu China bahwa kami tidak menginginkan masalah, kami tidak ingin perang. Tetapi jika Anda menyuruh kami pergi, jawabnya adalah tidak," kata Duterte.
"Ada hal-hal yang sebenarnya tidak dapat dikompromikan, seperti menarik mundur kapal-kapal patroli. Ini sulit. Saya berharap mereka mengerti. Kepentingan negara saya harus dilindungi."
Pernyataan Duterte ini muncul setelah Departemen Pertahanan negara mengatakan, “China tidak memiliki hak untuk memberitahu Filipina apa yang dapat dan tidak dapat kami lakukan dengan perairan kami sendiri".
Garda pantai Filipina saat ini sedang melakukan latihan di dekat Pulau Thitu dan Scarborough Shoal, serta di Kepulauan Batanes di bagian utara, selatan dan timur negara itu.
Scarborough, salah satu daerah penangkapan ikan terkaya di kawasan ini telah lama menjadi titik pertikaian antara Manila dan Beijing.
Menanggapi latihan tersebut, Kementerian Luar Negeri China mengatakan, Senin lalu, bahwa Filipina harus menghentikan tindakan yang memperumit situasi dan meningkatkan perselisihan.
Dalam beberapa pekan terakhir, Manila telah meningkatkan "patroli kedaulatan" yang melibatkan angkatan laut dan garda pantai di Kepulauan Spratly -- sebuah kepulauan yang diperebutkan oleh beberapa negara.
Beijing telah mengabaikan sebuah keputusan Mahkamah Internasional pada 2016 yang menyatakan klaim historisnya atas sebagian besar Laut China Selatan tidak berdasar.
Hubungan yang pernah membeku antara Manila dan Beijing telah menghangat di bawah Duterte, yang mengesampingkan keputusan itu dengan imbalan janji perdagangan dan investasi, yang menurut para kritikus belum terwujud.
Penundaan pengiriman berbagai vaksin COVID-19 telah membuat Filipina sangat bergantung pada CoronaVac yang dikembangkan oleh perusahaan China, Sinovac.
Sekitar 3,5 juta dosis CoronaVac telah dikirim ke negara Asia Tenggara tersebut sejauh ini, termasuk satu juta dosis sumbangan. [ab/uh]
