Sidang Majelis Kesehatan Dunia tahun 2021 akan diselenggarakan secara virtual mulai hari ini (24/5) hingga 1 Juni mendatang. Penyelenggaraan secara virtual itu dengan sendirinya mengirimkan pesan yang kuat bahwa pertemuan langsung yang dihadiri banyak orang masih dianggap belum aman. Lebih dari 2.750 orang terdaftar untuk menghadiri sidang tersebut.
WHO mengumumkan wabah COVID-19 sebagai pandemi dan darurat kesehatan masyarakat internasional pada 11 Maret 2020. Sejak itu, kasus COVID-19 sudah 40 kali lipat lebih banyak – mencapai 162 juta kasus, termasuk lebih dari 3,3 juta kasus meninggal dunia.
Diskusi tentang apa yang disebut sebagai ‘perjanjian pandemi,’ agar tercipta persiapan dan pencegahan wabah penyakit menular dunia yang lebih baik, diperkirakan menjadi topik utama sidang tersebut. Kepala bagian hukum WHO, Steven Solomon, mengatakan bahwa penyusunan perjanjian akan memakan waktu lama. Ia menyebut para delegasi belum memutuskan apakah negosiasi perjanjian itu perlu mulai dilakukan.
Solomon menuturkan konvensi pandemi yang mengikat secara hukum akan mencakup dua masalah substantif, termasuk pembagian vaksin dan alat diagnosis secara adil serta masalah struktural.
“Secara struktur, elemen-elemen yang sering muncul adalah isu tentang mekanisme penegakan, mekanisme kepatuhan, mekanisme pengawasan, insentif dan disinsentif. Jelas ada masalah tata kelola dan bagaimana hal itu akan berjalan di bawah aturan perjanjian, serta soal pendanaan,” ujarnya.
Majelis sidang itu akan menghadapi agenda terbesar mereka selama delapan hari ke depan, dengan lebih dari 72 masalah kesehatan global yang tengah diperiksa. Pertanyaan seputar keadilan vaksin akan menjadi bahasan utama dalam diskusi tersebut, ketika negara-negara kaya mengambil langkah besar dalam memvaksinasi warga dan kembali ke kehidupan normal, sementara negara miskin tidak. WHO memperingatkan ketidakadilan vaksin mengancam upaya mengakhiri pandemi dan pemulihan global dari pandemi.
Sementara itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, masalah pemberian status pengamat kepada Taiwan dalam penyelenggaraan Sidang Kesehatan Dunia akan kembali menjadi perdebatan di sesi pembukaan. China mengklaim Taiwan sebagai salah satu provinsinya dan telah memblokir partisipasi Taiwan sejak 2016. Di bawah “Kebijakan Satu China,” Partai Komunitas China menegaskan kedaulatannya atas Taiwan.
Tahun ini, 13 negara anggota WHO, termasuk AS, telah menyerukan agar Taiwan diizinkan ikut serta dalam persidangan. Taiwan dianggap memiliki wawasan yang luar biasa dalam menangani pandemi dan bisa banyak berkontribusi.
Masalah penting lain yang harus ditangani termasuk pemberantasan polio, percepatan penanganan resistensi antimikroba, serta mempertimbangkan strategi global WHO di bidang kesehatan, lingkungan dan perubahan iklim. [rd/lt]
