Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan telah terjadi tren kenaikan kasus harian COVID-19 setelah perayaan hari raya Idul Fitri. Tercatat, kasus harian COVID-19 meningkat di kisaran 5.000, padahal sebelumnya sempat turun hingga level 3.800-4.000.
“Jadi kita mesti memonitor 4-5 minggu ke depan. Walaupun dalam satu minggu ini kita juga melihat beberapa kasus ada kenaikan namun masih dalam taraf yang jauh lebih kecil dibandingkan sesudah lebaran tahun kemarin,” ungkap Airlangga usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/5).
Selain itu, Airlangga menjelaskan kasus aktif COVID-19 juga meningkat di 10 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara. Maka dari itu, pemerintah pun telah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara Mikro di semua provinsi di Indonesia, dari sebelumnya yang hanya 30 provinsi.
“Dari provinsi non PPKM Mikro, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, mengalami kenaikan kasus aktif. Oleh karena itu untuk PPKM Mikro tahap selanjutnya 1-14 Juni mendatang, maka Gorontalo, Maluku, Maluku Utara diikut sertakan, ditambah provinsi Sulawesi Barat,” jelasnya.
Seiring dengan meningkatnya kasus aktif COVID-19 di beberapa provinsi, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) di ruang isolasi dan ICU bagi pasien COVID-19 juga naik. Meskipun secara nasional rata-rata BOR berada di level 31 persen, terdapat beberapa provinsi yang BOR nya berada di atas 40 persen, yakni Sumatera Utara (58 persen), Riau (55 persen), Sumatera Barat (54 persen), Aceh (47 persen), Bangka Belitung (47 persen), Sumatera Selatan (47 persen), Jambi (43 persen), dan Lampung (41 persen).
Klaster Pasca Ramadan dan Lebaran
Airlangga juga memaparkan dari hasil monitor kebijakan PPKM Mikro, telah ditemukan beberapa klaster setelah bulan Ramadan dan Lebaran kemarin yakni klaster salat tarawih di Pati, Banyumas, Banyuwangi, dan Malang; klaster pemudik di Klaten, Cianjur, dan Garut; dan klaster halal bi halal di wilayah Cilangkap.
Selain itu, pemerintah juga menemukan kasus klaster kapal di Cilacap di mana 14 anak buah kapal (ABK) terkena varian virus corona dari India, B1617, dengan sebagian di antara mereka telah dinyatakan sembuh.
“Kemudian selanjutnya arahan Bapak Presiden untuk kapal dan Pelabuhan untuk diprioritaskan dilakukan vaksinasi dan khusus untuk kapal, yang pernah ataupun berasal dari India untuk dilakukan isolasi di kapal, selama 14 hari. Jadi artinya kita langsung isolasi di kapal, bagi barang atau kargo yang pernah masuk India,” jelasnya.
Pemerintah, kata Airlangga, juga mengantisipasi lonjakan kasus yang berasal dari pemudik yang akan kembali ke Ibu Kota. Menurutnya, hal ini penting untuk dilakukan karena hasil tes swab antigen secara acak terhadap 156.162 pemudik dari provinsi Jawa yang menuju ke DKI Jakarta di beberapa titik penyekatan diketahui 1.064 orang atau 0,6 persen positif COVID-19.
Kemudian, dari hasil tes GeNose yang dilakukan terhadap 340.047 orang, tercatat dua persen atau 6.925 orang juga positif corona. Pemeriksaan wajib di Pelabuhan Bakauheni pun mendapati 532 orang terpapar virus corona dari 59.967 pemudik yang diperiksa dengan tes swab antigen.
“Oleh karena itu tadi dibahas dan diusulkan perpanjangan mandatory check dari Pelabuhan Bakauheni atau dari Sumatera diperpanjang sampai dengan 31 Mei, karena yang kembali ke Jakarta baru 59.967 sedangkan yang kemarin keluar dari Jawa masuk Sumatera lebih dari 400 ribu. Jadi ini akan dilanjutkan sampai 31 Mei,” tuturnya.
Airlangga pun menyoroti tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan yang sudah mulai turun. Berdasarkan data yang ada, warga Ibu Kota tercatat sebagai kelompok yang paling mengabaikan ketentuan mengenakan masker.
“Tingkat kepatuhan masyarakat menggunakan masker di beberapa daerah seperti Bali 88,89 persen, Jawa Timur 87 persen, DKI Jakarta 65 persen. Jawa Barat 73 persen, Jawa Tengah 75 persen, Riau 67 persen, Kepulauan Riau 70 persen, dan Sumatera 62,76 persen. Memang terlihat yang di bawah 70 persen itu tingkat (kasus) aktifnya tinggi, jadi ini yang harus diingatkan,” katanya.
Faktor Penyebab Kenaikan Kasus COVID-19
Dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan ada faktor eksternal dan endogen yang menyebabkan kasus COVID-19 meningkat pasca libur lebaran. Dijelaskannya faktor eksternal berhubungan dengan mobilitas penduduk yang cukup meningkat tajam dalam beberapa waktu terakhir.
“Ini menunjukkan bahwa mobilisasi yang terjadi pasca Lebaran dan Ramadan itu sudah mulai terlihat minggu ini. Kalkulasi prediksi yang kita lakukan mungkin akan mencapai peningkatannya sampai pertengahan Juni yang akan datang,” kata Dante.
Sementara faktor endogen, kata Dante, berkaitan dengan telah menyebarnya varian baru virus corona yang berasal dari India, Afrika Selatan dan Inggris. Dari hasil penelusuran whole genome sequencing, pihaknya telah menemukan 54 kasus varian baru corona yang tersebar di Tanah Air. Dari jumlah tersebut sebanyak 35 kasus berasal dari imigran atau luar Indonesia, dan 19 kasus berasal dari variasi yang sudah ada di Indonesia.
“Jadi sudah ada kontak internal, sudah ada penyebaran secara internal dari varian of concern tersebut. Kombinasi antara faktor eksternal berupa mobilisasi, dan faktor endogen berupa mutasi dari virus menyebabkan kasus (COVID-19) ini akan meningkat beberapa saat ke depan,” paparnya.
Pemerintah Genjot Vaksinasi Massal COVID-19
Dante juga menjelaskan bahwa pemerintah akan terus menggenjot pelaksanaan program vaksinasi massal COVID-19 setelah libur lebaran ini. Ia mengklaim, sebelumya pemerintah telah mencapai vaksinasi sebanyak 500 ribu suntikan per harinya. Dan dalam waktu dekat pihaknya menargetkan untuk bisa mencapai satu juta suntikan per hari.
“Salah satunya adalah menyederhanakan meja vaksinasi yang tadinya empat meja menjadi dua meja, kemudian adanya bantuan vaksinasi gotong royong yang sudah dimulai dari beberapa waktu yang lalu dan kemudian terakhir adalah bagaimana kita memulai vaksinasi tahap ketiga, yaitu vaksinasi untuk masyarakat umum di daerah rentan. Jadi berbagai macam kombinasi tersebut kita akan menghadapi secara optimis, bahwa pandemi akan kita atasi dengan baik,” tuturnya.
Terkait vaksin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menjelaskan bahwa sampai saat ini pemerintah telah menggunakan sebanyak 24,81 juta dosis dalam program vaksinasi.
“Tahap pertama 14,93 juta (dosis) dan tahap kedua 9,88 juta (dosis) dan selanjutnya akan tiba besok sebanyak 8 juta dosis bulk (bahan baku) vaksin COVID-19 Sinovac, sehingga total vaksin yang sudah kita terima adalah 83,9 juta dosis,” ujar Airlangga. [gi/ab]
