Jaksa Agung AS Merrick Garland, Jumat (11/6), memperingatkan bahwa Departemen Kehakiman akan menentang keras upaya negara bagian untuk memberlakukan pembatasan baru pada hak suara bagi banyak warga Amerika, terutama warga kulit hitam dan minoritas lainnya.
"Kami sedang memeriksa undang-undang baru yang berusaha untuk mengekang akses, dan jika kami melihat pelanggaran, kami tidak akan ragu untuk bertindak," kata Garland dalam pidatonya di Departemen Kehakiman di mana ia mengumumkan kantornya akan menggandakan staf penegak hak suara selama 30 hari mendatang.
“Kami juga memeriksa undang-undang dan praktik saat ini untuk menentukan apakah itu mendiskriminasi pemilih kulit hitam dan pemilih kulit berwarna lainnya,” kata Garland. Ia menambahkan yang menjadi perhatian khusus adalah riset yang menunjukkan bahwa pemilih nonkulit putih menunggu “jauh lebih lama” daripada rekan kulit putih mereka dalam memberikan suara mereka.
Garland mengecam audit Partai Republik baru-baru ini mengenai kartu suara yang berulang kali dihitung dan suara yang disahkan dalam pemilihan November 2020, dengan mengatakan audit itu membahayakan integritas proses pemungutan suara dan merusak kepercayaan publik pada pemilihan.
Garland mengatakan Departemen Kehakiman baru-baru ini mengirim surat kepada seorang anggota Kongres dari Partai Republik di Arizona yang menyatakan keprihatinan tentang legalitas audit pasca pemilihan di negara bagian terbesar itu. Menanggapi hal tersebut Partai Republik menunda rencana untuk memeriksa pemilih yang menjadi bagian dari audit itu.
Jaksa Agung juga menyatakan keprihatinan tentang "peningkatan dramatis dalam ancaman kekerasan" terhadap penyelenggara dan pekerja pemilu dan bertekad Departemen Kehakiman akan menyelidiki dan menuntut setiap pelanggaran hukum federal.
Pejabat pemilu Partai Republik dan anggota keluarga mereka di Georgia, misalnya, telah menjadi sasaran pesan ancaman dari para pendukung mantan Presiden Donald Trump beberapa bulan setelah Trump kalah pemilu di negara bagian itu. [my/pp]
