Duta Besar Myanmar untuk PBB telah mengirimkan sepucuk surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres, berisi tuduhan serangkaian pembantaian oleh militer bulan lalu di bagian barat laut negara itu.
Misi Myanmar untuk PBB memposting surat bertanggal Selasa (3/8) itu di laman Facebooknya.
Dalam surat itu, Kyaw Moe Tun menulis bahwa tentara menganiaya dan membunuh 16 lelaki di sebuah desa di Kani pada awal Juli, dan bahwa 10 ribu orang kemudian melarikan diri dari daerah itu.
Menjelang akhir bulan lalu, kata Kyaw Moe Tun, 13 mayat ditemukan di dekat desa Zee Pin Twin setelah bentrokan antara pasukan keamanan dan warga setempat.
Kyaw Moe Tun mengatakan 11 orang lainnya tewas dan dibakar di desa Kyetchaung Taw Taik.
Duta besar itu mewakili pemerintah sipil terpilih Myanmar, yang digulingkan militer pada Februari lalu. Militer menyatakan memecat Kyaw Moe Tun, tetapi PBB belum mengakui pengambilalihan oleh militer itu dan ia masih menjadi perwakilan Myanmar di badan dunia tersebut.
Kyaw Moe Tun meminta Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional agar menerapkan embargo senjata terhadap militer, dengan menulis dalam suratnya kepada Guterres bahwa sekarang “waktunya untuk mengambil tindakan tegas mengenai krisis ini dengan urgensi yang sudah sepatutnya.”
“Tidak ada tanda-tanda kekejaman, pembunuhan, penangkapan yang dilakukan oleh militer mereda,” kata Kyaw Moe Tun. “Kami menuntut campur tangan kemanusiaan segera dari masyarakat internasional sebelum terlambat.”
Kyaw Moe Tun juga mengatakan secara terpisah pada hari Rabu bahwa ada laporan mengenai ancaman terhadapnya, dan bahwa pihak berwenang AS telah meningkatkan keamanannya. [uh/ab]
