AS, Rabu (11/8), memperbaharui seruannya kepada Kuba untuk membebaskan sejumlah demonstran, sebulan setelah terjadi protes di jalan-jalan, sesuatu yang belum pernah terjadi di negara pulau yang dikuasai kelompok komunis itu.
“Ketika dunia menyaksikan seruan mereka bagi kebebasan, pemerintah Kuba terus menanggapi dengan penindasan. Kami tetap berkomitmen mendukung warga Kuba yang menginginkan kehidupan yang lebih baik,” Menlu AS Antony Blinken menulis dalam cuitannya di Twitter.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri Ned Price memperkirakan lebih dari 800 orang, kemungkinan lebih dari itu, masih ditahan terkait dengan aksi protes 11 Juli lalu. Itu terjadi di seluruh wilayah Kuba di tengah kelesuan ekonomi yang diperburuk oleh pandemi COVID-19.
“Bersama keluarga-keluarga yang menderita dan ketakutan, pembela HAM Kuba dan mereka yang punya keprihatinan sama dengan kami di seluruh dunia, menyerukan pembebasan segera dari mereka yang ditahan atau hilang hanya karena menggunakan hak dan kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai,” kata Price kepada sejumlah reporter.
Departemen Keuangan dan Perdagangan telah menerbitkan panduan yang menggaris bawahi peraturan dari layanan internet ke Kuba tidak melanggar embargo AS terhadap negara pulau itu.
Presiden Biden berjanji akan mencari jalan untuk memastikan akses internet di Kuba ketika media sosial digunakan untuk menggalakkan sejumlah protes.
Pemerintahan Biden menyampaikan pihaknya sedang berupaya menambah jumlah staf di Kedutaan Besar AS di Havana dan mencari jalan agar warga Amerika asal Kuba dapat mengirimkan uang ke keluarga mereka tanpa dikenai potongan oleh pemerintah.
Biden tidak memulihkan kebijakan normalisasi yang diprakarsai Obama sebelumnya. [jm/mg]
