Pandemi COVID-19 telah berlangsung kurang lebih 1,5 tahun sejak pertama kali muncul di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 lalu. Banyak negara, termasuk Indonesia, sudah mulai pasrah sehingga menyiapkan berbagai strategi untuk bisa hidup berdampingan dengan virus corona.
Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, semua pihak harus bersiap untuk bisa beradaptasi dengan keberadaan COVID-19, karena virus ini berpeluang akan hadir di tengah kehidupan manusia dalam jangka waktu cukup lama.
“Saat ini, bukan hanya Indonesia yang tengah menyiapkan strategi jangka panjang menghadapi COVID-19. Negara-negara lain dan organisasi internasional seperti World Bank dan WHO, juga tengah menyiapkan panduan baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi,” ungkap Wiku dalam telekonferensi pers di Jakarta, Selasa (10/8).
Wiku mengatakan, pemerintah akan senantiasa memantau kondisi pandemi COVID-19 secara aktual, agar bisa mengambil kebijakan yang tepat baik dalam hal kesehatan dan ekonomi.
“Untuk itu, upaya terbaik yang bisa kita lakukan dalam menjalani dinamika yang ada adalah, memaksimalkan berbagai upaya pengendalian secara paralel untuk upaya proteksi maksimal,” jelasnya.
Jalan Panjang Menuju Beradaptasi Dengan Corona
Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan, hidup berdampingan dengan virus corona harus menjadi tujuan dan dipersiapkan oleh semua negara. Hal ini penting untuk dilakukan, karena kemungkinan COVID-19 bisa menjadi endemik sangat besar.
Endemik sendiri artinya sebuah penyakit yang akan ada bersamaan dengan manusia dalam jangka waktu yang lama, yakni bisa lebih dari lima tahun. Maka dari itu, kata Dicky, kehidupan sosial, ekonomi, politik dan sektor lainnya harus bisa berjalan berdampingan dengan corona tanpa munculnya kasus-kasus wabah atau kejadian luar biasa.
Namun, untuk mewujudkan kehidupan yang berdampingan dengan COVID-19, menurut Dicky, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, katanya, tahap pengendalian pandemi itu sendiri. Menurut Dicky, positivity rate di seluruh wilayah di Indonesia harus di bawah lima persen.
“Kemudian kasus harian terus menurun, tidak musti harus nol, tapi dalam status terkendali itu umumnya satu per satu juta atau paling bagus ya satu per 10 juta. Lalu di fasilitas kesehatan tidak banyak yang harus masuk ICU dalam artian kalau tadinya lima persen dari penderita COVID-19 memerlukan ICU, nanti ya mungkin kurang dari satu persen. Kemudian juga angka kematian. Kalau sekarang angka kematian kita 2-4 persen nanti ya jangan lebih dari satu persen. Dan juga angka reproduksi virus yang kecil, harus di bawah satu,” ungkapnya kepada VOA.
Menurut Dicky, saat ini ada beberapa negara yang sudah mencapai tahap pengendalian pandemi, termasuk Australia. Meski sudah terbilang mengendalikan pandemi COVID-19, kata Dicky, Australia sendiri belum bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 karena adanya syarat lain yang harus dipenuhi, yakni proteksi. Syarat ini dapat terpenuhi kalau Australia memiliki vaksin COVID-19 dengan efikasi setidaknya 85 persen.
“Itu yang akan dikombinasikan dengan target tersebut, sehingga mulai bergerak ke arah pemulihan, jadi pelonggaran yang dilakukan menjadi lebih aman,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa hidup berdampingan dengan COVID-19 bisa diibaratkan seperti kenormalan baru, di mana masyarakat membiasakan hidup dengan protokol kesehatan “5M”, lalu pemerintah membiasakan menjaga kualitas dan kuantitas strategi “3T”dan memperluas cakupan vaksinasi. Itu semua,kata Dicky, harus dilakukan mulai dari sekarang dan secara disiplin sampai pada taraf yang dianggap bisa dilakukan pelonggaran.
“Misalnya di sebuah daerah itu, nanti masker tidak jadi kewajiban. Tapi tahapan itu nanti, dan ada pemandu pemulihan itu yang harus dipegang,” kata Dicky.
Jika pandemi sudah terkendali, maka tahapan pemulihan bisa dilakukan. Tahapan pemulihan ini, katanya, harus di dukung oleh semua lapisan masyarakat di berbagai sektor, termasuk ketahanan, kolaborasi, sinergi, komunikasi, penguatan dan pemberdayaan.
“Tujuannya kan kita hidup di tengah pandemi. Jadi aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan lain-lain tidak terganggu dan sudah terjadi di negara yang terkendali pandeminya, yang menerapkan strategi “3T” , “5M” dan vaksinasi yang bagus. Ya bahkan kalau “3T” nya bagus, dan “5M” nya optimal kita bisa perlahan hidup berdampingan seperti Australia contohnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah sudah menyusun pilot project protokol kesehatan yang akan diimplementasikan dalam enam jenis aktivitas utama masyarakat.
“Bagaimana prokes yang kita miliki bisa menjaga kita untuk tetap normal menjalankan aktivitas ekonomi tapi dengan kondisi yang lebih aman. Untuk itu, kami akan segera melakukan pilot project, yang mengatur secara digital penerapan protokol kesehatan di enam aktivitas utama, yang pertama perdagangan bisa modern atau tradisional, kedua; kantor dan kawasan industri, ketiga; transportasi, empat; pariwisata, lima; keagamaan dan enam; pendidikan,” jelas Budi.
Aplikasi peduli lindungi, kata Budi, akan menjadi dasar pelaksanaan aplikasi protokol kesehatan tersebut. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti asosiasi mall Indonesia untuk mengetahui status vaksinasi masyarakat yang akan masuk ke pusat perbelanjaan tersebut.
“(Sebelumnya) kita sudah integrasikan dengan transportasi udara, di mana setiap kali check in akan ketahuan status vaksinasi dan PCR secara digital. Nanti semua aktivitas tersebut kalau mau masuk ke aktivitas harus ada screening yang menentukan apakah yang bersangkutan sudah divaksin atau tidak. Kalau sudah mereka akan masuk dan akan memperoleh protokol yang lebih longgar dibandingkan dengan yang belum vaksin,” jelasnya. [gi/ab]
