Keputusan terbaru yang diambil oleh pemerintah Inggris untuk menyetujui rencana menolak kapal yang membawa migran secara ilegal ke wilayahnya semakin memperdalam keretakan pada hubungannya dengan negara tetangga mereka Perancis.
Kerenggangan tersebut terutama didasari oleh kebijakan dalam menangani gelombang kelompok migran yang mempertaruhkan nyawa mereka dengan mencoba menyeberangi Selat Inggris menggunakan perahu-perahu kecil.
Ratusan perahu kecil telah melakukan perjalanan dari Perancis ke Inggris pada tahun ini, melintasi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.
Lonjakan jumlah perahu yang hilir mudik pada area tersebut memang biasa terjadi pada musim panas setiap tahunnya, namun kali ini jumlah yang tercatat lebih besar dari biasanya semenjak rute alternatif yang tersedia telah ditutup.
Para petugas perbatasan akan dilatih untuk memaksa perahu-perahu migran menjauh dari perairan Inggris, kata seorang pejabat pemerintah Inggris yang meminta untuk tidak disebutkan namanya pada hari Kamis (9/9).
Ia menambahkan para petugas tersebut tampaknya akan menerapkan taktik baru jika diperlukan.
Menurut laporan dari sumber yang sama, Jaksa Agung Inggris Michael Ellis akan menyusun dasar hukum bagi para petugas perbatasan untuk menerapkan strategi baru tersebut.
Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel mengatakan kepada Menteri Dalam Negeri Perancis Gerald Darmanin bahwa menghentikan orang-orang yang pergi dari Prancis dengan perahu-perahu kecil adalah “prioritas nomor satu.”
Patel telah menimbulkan kemarahan pemerintah Perancis awal pekan ini ketika dia mengindikasikan Inggris dapat menahan dana sekitar $75 juta (54 juta pound) yang telah dijanjikan sebelumnya untuk membantu membendung arus migran.
Darmanin mengatakan Inggris harus menghormati hukum maritim dan komitmen yang dibuat kepada Perancis, yang mencakup pembayaran keuangan untuk membantu pendanaan patroli perbatasan maritim Perancis.
“Perancis tidak akan menerima praktik apa pun yang bertentangan dengan hukum maritim, atau pemerasan finansial,” tulis Darmanin dalam akun media sosial Twitter miliknya.
Dalam sebuah surat yang bocor ke media Inggris, Darmanin mengatakan bahwa memaksa kapal kembali ke pantai Perancis akan berbahaya dan bahwa “menjaga nyawa manusia di laut lebih diprioritaskan daripada pertimbangan kebangsaan, status, dan kebijakan migrasi.”
Kantor Kementerian Dalam Negeri Inggris mengatakan: “Kami tidak secara rutin mengomentari kegiatan operasional maritim.” [lt/em/rs]
