Sidang Majelis Umum PBB yang dibuka Selasa ini (22/9) digunakan oleh para pejabat tinggi dan pemimpin negara untuk membahas berbagai isu yang selama ini tertunda. Di sela-sela sidang utama itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dijadwalkan melangsungkan 28 pertemuan, belum termasuk permintaan pertemuan bilateral dengan rekan sejawatnya.
Dalam jumpa pers secara virtual dari New York, Amerika, Rabu pagi (22/9), Retno mengatakan selain soal upaya mengurangi kesenjangan akses global terhadap vaksin Covid-19, isu lain yang disuarakan Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan berbagai menteri luar negeri lain adalah soal Afghanistan.
Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu hari Minggu (19/9) misalnya, atas nama pemerintah Indonesia, Retno menyampaikan apresiasi pada Turki yang telah membantu evakuasi warga Indonesia dari Kabul; mulai dari memastikan akses masuk ke Bandar Udara Internasional Hamid Karzai hingga hal teknis lainnya. Retno dan Cavusoglu juga membahas perkembangan situasi di Afghanistan.
"Kita memiliki pandangan yang sama, termasuk pentingnya isu penghormatan terhadap hak perempuan Afghanistan. Kita berdua juga membahas pentingnya OKI (Organisasi Konferensi Islam) untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah sementara Afghanistan," kata Retno.
Retno pada hari Senin (20/9) melangsungkan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Inggris Elizabeth Truss, di mana isu Afghanistan – selain soal penanganan COVID-19 – juga menjadi pembahasan keduanya.
Di hari yang sama Retno mengadakan pertemuan dengan Presiden Sidang Majelis Umum PBB sekaligus Menteri Luar Negeri Maladewa Abdullah Syahid.
Isu Afghanistan kembali menjadi fokus pembicaraan dalam pertemuan Menlu Retno dengan Menteri Luar Negeri Yordania Aiman Safadi, Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar, dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan yang semuanya dilangsungkan pada hari Selasa, di sela-sela sidang umum. Retno juga menyampaikan isu yang sama ketika berbicara dalam acara “Asia Society” yang dilangsungkan secara virtual, dan ketika ia berbicara melalui telpon dengan Ketua Dewan Rekonsiliasi Nasional Afghanistan Abdullah Abdullah.
"Dari beliau, saya mendengarkan harapan agar Indonesia dapat terus berupaya berkontribusi agar Afghanistan dapat damai, stabil, dan sejahtera," ujar Retno.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pertengahan Agustus lalu telah datang langsung ke kantor Biro Politik Taliban di Doha, Qatar, di mana ia menyampaikan tiga harapan pemerintah Indonesia pada penguasa baru di Afghanistan itu, yakni pemerintahan yang inklusif, penghormatan hak-hak perempuan dan memastikan Afghanistan tidak menjadi sarang teroris.
Harapan pada Pemerintah Baru Taliban
Pengamat hubungan internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nanto Sriyanto mengatakan Indonesia tidak akan memaknai kemenangan Taliban sebagai bagian dari perdamaian, namun dia menilai ada harapan bahwa pemerintahan baru Afghanistan di bawah kendali Taliban akan diterima oleh masyarakat internasional.
Meskipun demikian ada catatan khusus tentang Taliban yang menjadi pertimbangan banyak negara – termasuk Indonesia – untuk mengakui pemerintahan baru di Afghanistan itu. Antara lain kebijakan yang diberlakukan ketika mereka memerintah di era tahun 1990an.
Nanto menekankan pemerintah Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif.
"Dari situ, salah satu cirinya adalah Indonesia tidak takut untuk mencari tahu langsung kepada Taliban. Tapi juga Indonesia berpegang teguh kepada nilai-nilai komunitas internasional, seperti menjaga kedamaian di kawasan, bagaimana Taliban memperlakukan warga negaranya sesuai standar katakanlah hak asasi manusia yang berlaku," ujar Nanto.
Seratusan Pemimpin Negara Hadiri SU PBB
Sidang Majelis Umum PBB dimulai hari ini dijadwalkan dihadiri perwakilan dari 193 negara. Sekitar 107 kepala negara sebelumnya mengatakan akan hadir secara langsung. Sebagian lainnya, seperti pemimpin Tiongkok, Iran, Mesir dan Somalia, telah memberitahu bahwa mereka akan menyampaikan pidato secara virtual.
Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato secara virtual pada Kamis pagi waktu Jakarta (24/9). Para pemimpin ASEAN, kecuali Presiden Vietnam, akan menyampaikan pidato secara virtual. (fw/em)
