Utusan AS untuk Iran, Robert Malley hari Jumat (19/11) memperingatkan bahwa Teheran mendekati "titik yang tidak lagi bisa menghidupkan kembali kesepakatan nuklir", setelah Iran terus meningkatkan stok uranium yang diperkaya sebelum pembicaraan dilanjutkan bulan ini.
Malley mengatakan Iran mengambil risiko yang membuatnya "mustahil" untuk memperoleh manfaat apa pun dengan melanjutkan kembali perjanjian, yang telah ditunda sejak presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat diri pada tahun 2018.
Minggu ini, ketika Iran bersiap untuk melakukan pembicaraan dengan kekuatan dunia di Wina pada 29 November, Badan Energi Atom Internasional mengatakan Teheran telah kembali meningkatkan persediaan uranium yang diperkaya.
"Waktunya akan tiba jika Iran melanjutkan langkah ini dengan kemajuan yang telah mereka raih, (itu) akan membuat tidak mungkin bahkan jika kita akan kembali ke JCPOA dan mendapatkan kembali manfaatnya," kata Malley pada konferensi Dialog Manama di Bahrain.
Rencana Aksi Komprehensif Gabungan adalah kesepakatan yang dicapai pada tahun 2015 di mana Iran setuju untuk menghapus batasan dalam kegiatan nuklirnya dengan imbalan pelonggaran sejumlah sanksi.
"Kemajuan Iran menyebarkan peringatan di seluruh wilayah ... itulah yang membuat jam berdetak lebih cepat dan membuat kita semua mengatakan sangat singkat waktunya untuk kembali ke JCPOA," kata Malley.
Pada hari Rabu, AS dan sekutu-sekutunya di Teluk Persia menuduh Iran menyebabkan krisis nuklir dan mengacaukan kawasan itu dengan program rudal balistiknya dan dukungan untuk milisi bersenjata.
Malley mengatakan AS berbagi "tujuan bersama" dengan saingannya Rusia dan Tiongkok "karena ingin menghindari krisis itu, juga kita semua, krisis yang akan dipicu jika Iran melanjutkan langkahnya seperti saat ini".
"Dan saya ingin memperjelas, karena tidak ada ambiguitas tentang apa yang tampaknya mereka lakukan sekarang, yaitu menyeret kaki mereka pada pembicaraan nuklir dan mempercepat kemajuan dalam program nuklir mereka."
Utusan AS itu mengatakan dia tidak terdorong oleh pernyataan dari pemerintahan baru Presiden Iran Ebrahim Raisi, yang sebelumnya pada hari Jumat menuduh Washington melakukan "kampanye propaganda" bermusuhan terhadap negaranya. [mg/pp]
