Menteri Luar Negeri Taliban mengklaim pengakuan internasional terhadap rezim tersebut semakin dekat. Namun ia menekankan konsesi apa pun yang dibuat oleh penguasa baru Afghanistan akan sesuai dengan persyaratan mereka.
Dalam wawancara pertamanya sejak kembali dari pembicaraan dengan negara-negara Barat di Oslo, Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi juga mendesak Washington untuk mencairkan aset Afghanistan untuk membantu meringankan krisis kemanusiaan yang terjadi di negaranya.
Tidak ada negara yang secara resmi mengakui pemerintah yang dilantik setelah Taliban merebut kekuasaan pada Agustus ketika pasukan pimpinan AS mundur setelah pendudukan selama 20 tahun.
Namun Muttaqi mengatakan kepada kantor berita AFP pada Rabu (2/3) malam bahwa penguasa baru Afghanistan perlahan-lahan mendapatkan penerimaan internasional.
"Dalam proses mendapatkan pengakuan... kami semakin dekat dengan tujuan itu," katanya.
"Itu adalah hak kami, hak rakyat Afghanistan. Kami akan melanjutkan perjuangan dan upaya politik kami sampai kami mendapatkan hak kami,” tegasnya.
Pembicaraan di Norwegia bulan lalu adalah yang pertama melibatkan Taliban yang diadakan di wilayah Barat dalam beberapa dasawarsa.
Meski Norwegia bersikeras pertemuan itu tidak dimaksudkan untuk memberikan pengakuan formal kelompok Islam garis keras, Taliban telah menggembar-gemborkannya hal sebaliknya.
Muttaqi mengatakan pemerintahnya secara aktif terlibat dengan komunitas internasional, yang menurutnya adalah sebuah indikasi yang jelas mendapatkan pengakuan.
"Masyarakat internasional ingin berinteraksi dengan kami," katanya. "Kami telah memiliki prestasi yang baik dalam hal itu."
Muttaqi mengatakan beberapa negara mengoperasikan kedutaan di Kabul, dengan lebih banyak lagi diharapkan akan segera dibuka.
"Kami berharap kedutaan beberapa negara Eropa dan Arab juga akan dibuka," katanya.
Namun Muttaqi mengatakan bahwa konsesi apa pun yang dibuat Taliban di bidang-bidang seperti hak asasi manusia akan sesuai dengan persyaratan mereka dan bukan sebagai akibat dari tekanan internasional.
"Apa yang kami lakukan di negara kami bukan karena kami harus memenuhi persyaratan, kami juga tidak melakukannya di bawah tekanan seseorang," katanya.
"Kami melakukannya sesuai rencana dan kebijakan kami."
Taliban telah menjanjikan aturan Islam dengan versi yang lebih lembut dibanding saat memerintah dahulu pada periode 1996 hingga 2001.
Namun rezim baru dengan cepat melarang perempuan dari sebagian besar pekerjaan pemerintah dan menutup sebagian besar sekolah menengah perempuan.
Namun, meskipun ada bukti jelas yang bertentangan, Muttaqi bersikeras bahwa rezim baru tidak memecat pegawai pemerintah sebelumnya yang didukung AS.
"Tidak satu pun dari 500.000 karyawan rezim sebelumnya, pria atau perempuan, telah dipecat. Mereka semua dibayar," katanya.
Namun ribuan orang di Kabul mengatakan mereka telah kehilangan pekerjaan atau tidak dibayar selama berbulan-bulan.
Lama bergantung pada bantuan internasional, krisis ekonomi Afghanistan telah diperburuk setelah Washington membekukan hampir $10 miliar aset negara yang disimpan di luar negeri.
Dengan semakin dalamnya jurang kemiskinan dan bencana kekeringan yang menghancurkan pertanian di banyak daerah, PBB telah memperingatkan bahwa setengah dari 38 juta penduduk negara itu menghadapi kekurangan pangan pada musim dingin ini.
Washington dan sebagian besar komunitas global bersikeras bahwa bantuan keuangan apa pun bergantung pada Taliban dalam hal memperbaiki catatan tentang mereka - terutama mengenai perempuan. [ah/rs]
