Pakar independen PBB tentang isu hak asasi manusia di Republik Afrika Tengah (CAR) mengatakan bahwa pemerintah negara tersebut dan sekutu Rusianya harus berhenti menghalangi penyelidikan.
Pakar independen, Yao Agbetse, mengatakan pihak militer CAR dan tentara bayaran Rusia yang diyakini bertanggung jawab atas hampir separuh pelanggaran HAM di negara itu telah mencegah akses para penyelidik PBB.
Bentrokan masih terjadi di pedesaan Republik Afrika Tengah, di mana tentara nasional, bersama dengan tentara bayaran Rusia, tahun lalu mengejar pemberontak yang menyerang ibu kota, Bangui.
Selama empat bulan terakhir, setidaknya 229 warga sipil tewas, menurut laporan PBB baru-baru ini. Namun angka itu terlalu kecil, karena penyelidik PBB dilarang mengungkapkan berbagai dugaan kejahatan.
PBB baru-baru ini mengirim pakar independennya tentang HAM Yao Agbetse ke Bangui, dengan sebuah pesan untuk pemerintah Afrika Tengah yaitu membuat batasan yang tidak bisa dilanggar oleh negara tersebut.
Agbetse berujar bahwa jika pihak PBB dihalangi untuk mengakses tempat-tempat di mana pelanggaran dilakukan, itu berarti pemerintah CAR tidak ingin kebenaran terungkap.
PBB mengatakan pihaknya mendokumentasikan setidaknya empat kasus eksekusi massal sejak Oktober, sebagian besar terjadi di sekitar lokasi pertambangan. [ps/lt]
