Pemerintah Indonesia tetap akan mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 yang akan berlangsung di Bali, Oktober mendatang. Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Program Prioritas Kementerian Luar Negeri dan Co-Sherpa G20 Indonesia Triansyah Djani dalam jumpa pers minggguan pada Kamis (24/3).
Triansyah menekankan diplomasi Indonesia selalu didasarkan pada prinsip. Setiap kali Indonesia mengetuai sebuah forum di berbagai organisasi internasional, Indonesia selalu mengacu pada aturan prosedur dan preseden yang berlaku termasuk yang ada di G20.
Karena itu, lanjutnya, menjadi kewajiban bagi setiap presidensi G20 untuk mengundang semua anggotanya.
"Presiden G20 tentunya harus mengirim undangan kepada semua anggota dan (aturan) ini sudah berlaku sejak pendirian G20. Nggak ada yang berubah. Kita akan laksanakan sesuai tugas kita sebagai presiden (G20). Kita sudah mengirim tanggal 22 Februari lalu untuk KTT itu sendiri," kata Triansyah.
Triansyah menegaskan G20 merupakan forum kerjasama ekonomi internasional. Karena itu, Indonesia akan memusatkan pelaksanaan G20 tahun ini untuk isu-isu ekonomi dan pemulihan global sehabis pandemi COVID-19 yang merupakan agenda prioritas dunia.
Terkait pernyataan China yang mendukung kehadiran Putin dalam KTT G20 di Bali Oktober mendatang dan kemungkinan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya memboikot, Triansyah menyatakan tidak ingin mengomentari hal tersebut.
Triansyah menekankan sebagai negara berdaulat dan menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menolak tunduk pada tekanan negara lain agar tidak mengundang Putin dalam KTT G20.
Menurutnya, Indonesia terus berkonsultasi dan melobi para mitra dalam G20 pada semua level supaya pelaksanaan KTT G20 di Bali berjalan lancar.
Sementara, pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung, Teuku Rezasyah mengatakan undangan untuk para kepala negara anggota G20 menghadiri KTT di Bali Oktober mendatang sudah dibuat sejak Presiden Joko Widodo menghadiri KTT G20 di Italia tahun lalu.
Dia menambahkan Joko Widodo sudah mengundang 19 kepala negara anggota G20 lainnya termasuk Putin untuk hadir dalam KTT di Bali tahun ini.
"G20 kan bukan forum politik (tapi) forum ekonomi, forum perdagangan, kerjasama, meningkatkan kesejahteraan. Jadi Putin harus datang (karena) sudah diundang. Apalagi Putin sudah mengatakan siap datang. Jadi, kita harus menghormati Putin," ujar Rezasyah.
Rezasyah menegaskan Indonesia harus menghormati hukum internasional di mana semua negara berdaulat dan semua negara anggota G20 merupakan sahabat Indonesia dalam membangun dunia. Kalau Putin dianggap salah maka G20 bukan forum untuk menghukum Putin dan Rusia.
Menurutnya, Indonesia tidak perlu ikut-ikutan memberikan sanksi kepada Rusia seperti negara-negara Barat lainnya. Dia menekankan Indonesia adalah negara besar dan mandiri sehingga tiak perlu tunduk pada negara lain dalam menyikapi Perang Rusia-Ukraina.
Dia malah menyebut KTT G20 di Bali nanti menjadi kesempatan bagi Putin untuk menyampaikan aspirasinya mengenai pembangunan dunia. Kalau Indonesia terjebak dalam isu boikot dan sanksi terhadap Rusia, maka politik luar negeri bebas aktif Indonesia akan dipertanyakan.
Justru sebagai Presiden G20 merupakan ujian bagi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah konflik Rusia dengan pihak Barat akibat invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari lalu. Dia menyerukan agar negara lain tidak menekan Indonesia untuk mengundang atau tidak mengundang Putin ke KTT G20.
Rezasyah menduga Putin akan meminta sebuah sesi khusus untuk menjelaskan alasannya menginvasi Ukraina dan hal ini yang tidak diinginkan oleh pihak Barat. Karena berita-berita media dunia selama ini tidak seimbang dan lebih memojokkan Rusia.
Putin memilih Indonesia sebagai tempat untuk menjelaskan alasannya menyerbu Ukraina karena, tambahnya, Putin sadar Indonesia adalah negara netral dan suaranya menjadi panutan dunia.
Menurutnya, jangan G20 menjadi ajang untuk menerapkan sanksi atau memboikot karena bisa membuat forum G20 bubar. Kalaupun nanti Amerika dan negara-negara Eropa tidak menghadiri KTT G20, maka itu merupakan risiko Indonesia untuk membuktikan kemandiriannnya dan Indonesia harus berani mengambil risiko tersebut.
Dalam siaran persnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebutkan sejak memerintahkan invasi Rusia ke Ukraina yang tidak beralasan, Putin telah melakukan tindakan kekerasan tanpa henti yang menyebabkan kematian dan kehancuran di seluruh Ukraina.
Dia menambahkan banyak laporan kredibel tentang serangan serampangan dan disengaja oleh Rusia terhadap warga sipil serta kekejaman lainnya.
Blinken mengklaim pasukan Rusia telah menghancurkan gedung apartemen, sekolah, rumah sakit, infrastruktur penting, kendaraan sipil, pusat belanja dan ambulans, menyebabkan ribuan warga sipil tewas dan cedera.
Dia menegaskan Departemen Luar Negeri Amerika dan pakar pemerintah Amerika lainnya sedang mendokumentasikan dan menilai potensi kejahatan perang di Ukraina. Dia mengumumkan berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, pemerintah Amerika menilai anggota pasukan Rusia telah melakukan kejahatan perang di Ukraina. [fw/lt]
