Berdasarkan kemitraan baru yang disepakati kedua negara pada Kamis (14/4), Inggris dapat mengirim puluhan ribu pencari suaka di negaranya ke Rwanda.
Kebijakan itu ditujukan untuk mengatasi lonjakan imigrasi ilegal di Inggris, di mana pada tahun lalu terdapat lebih dari 28.000 orang yang menyeberang dari daratan Eropa ke Inggris; banyak di antaranya dengan bantuan geng kejahatan terorganisir.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan, rencana pemukiman kembali itu akan berlaku bagi mereka yang tiba di Inggris secara ilegal sejak 1 Januari 2022.
“Pendekatan inovatif ini didorong oleh dorongan kemanusiaan kita bersama dan dapat dilakukan berkat kebebasan Brexit, (langkah ini) akan memberikan jalur yang aman dan legal untuk memperoleh suaka, sekaligus mengacaukan bisnis geng (kejahatan terorganisir).”
Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel berada di Kigali, ibu kota Rwanda, untuk menandatangani kesepakatan yang akan mensyaratkan kontribusi Inggris senilai hampir $160 juta pada tahap awal.
Ia mengatakan, kontribusi itu merupakan investasi besar dalam pembangunan ekonomi Rwanda.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rwanda Vincent Biruta mengatakan, para migran nantinya akan diberikan akses pendidikan dan kesempatan kerja, serta kesempatan untuk membangun kehidupan baru “sebagai anggota masyarakat kami secara utuh.”
“Dan bagi yang tidak ingin menjadikan Rwanda sebagai rumah baru mereka, mereka akan difasilitasi untuk kembali ke negara asal atau bermukim di negara penerima (suaka) lainnya.”
Skema itu menuai langsung kritik tajam dari pihak oposisi di Inggris, di mana salah seorang politikus menyebut kesepakatan itu “memeras, tidak efektif dan tidak etis.”
Johnson mengaku dirinya tahu rencana itu akan dikritik dan dihadapkan pada tantangan hukum, namun ia berjanji untuk melakukan segala cara untuk mewujudkannya. [rd/em]
