Para pakar mengatakan satu-satunya kandidat yang didukung di Hong Kong dalam pemilihan pemimpin mendatang kemungkinan besar akan melakukan pendekatan yang lebih keras terhadap kebebasan kota itu dibandingkan dengan pemimpin eksekutif Carrie Lam yang akan mengakhiri masa jabatannya.
John Lee, mantan pejabat tertinggi kedua Hong Kong, mengeluarkan manifesto 44 halaman pada Jumat. Di dalamnya, ia bertekad akan memberlakukan rancangan UU lama yang didukung Beijing, yang bertujuan untuk melindungi dari ancaman keamanan, meningkatkan daya saing kota itu dan membangun masyarakat inklusif yang berfokus pada mobilitas ke posisi lebih tinggi.
Pencalonan mantan pemimpin bidang keamanan itu mendapat dukungan lebih dari setengah dari 1.454 anggota komite pemilihan, yang kebanyakan adalah politisi pro-Beijing atau anggota komite nasional China yang tinggal di Hong Kong. Komite ini – terdiri dari sekitar 0,02% dari 7,5 juta populasi Hong Kong – adalah satu-satunya lembaga yang memilih pemimpin berikutnya di kota tersebut.
Lee juga didukung oleh Beijing karena pendekatan kerasnya terhadap perbedaan pendapat, kata Samuel Chu, presiden Campaign for Hong Kong yang berbasis di AS.
“Beijing memiliki riwayat menghargai mereka yang dapat bertindak keras untuk menumpas protes dan perbedaan pendapat,” kata Chu kepada VOA melalui email.
Lee mengundurkan diri sebagai kepala sekretaris pemerintahan awal April untuk mencalonkan diri dalam pemilu mendatang. Sebelum menjadi pejabat pemerintah, Lee menghabiskan sebagian besar kariernya di kepolisian dan dikenal karena sikapnya yang keras terhadap para pengunjuk rasa, terutama selama demonstrasi antipemerintah tahun 2019.
“Sebagai mantan polisi dan pemimpin bidang keamanan, Lee adalah orang yang logis untuk struktur yang sepenuhnya benar-benar diperintah di bawah UU keamanan nasional dan Beijing,” kata Chu. “Peran pemimpin eksekutif bukan lagi mewakili atau berbicara untuk kepentingan dan kesejahteraan warga Hong Kong. Masuk akal jika menempatkan mantan polisi untuk bertanggung jawab memimpin negara polisi.”
John Lee Ka-chiu, 64, memulai kariernya sebagai polisi pada tahun 1977, sebelum menjadi pejabat keamanan tertinggi kota itu dari tahun 2017 hingga 2021. Menjelang protes-protes prodemokrasi di kota itu pada tahun 2019, Lee membantu pemerintah mendorong diloloskannya UU ekstradisi yang kontroversial, yang dapat mengirim warga Hong Kong ke China untuk diadili, dengan menegaskan bahwa UU yang diusulkan itu tidak akan mengekstradisi penjahat yang terkait dengan opini politik.
Setelah gelombang protes, Lam dan Lee pada tahun 2019 mengeluarkan permintaan maaf terbuka sebelum menarik RUU ekstradisi itu. Lee bertekad untuk “mempertimbangkan” pandangan dan opini “demi kepentingan seluruh Hong Kong.” [uh/ab]
