Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan angka kecelakaan pada saat mudik lebaran tahun ini turun hingga 40 persen. “Kecelakaan itu turun 40 persen, bahkan (korban) meninggal dunia turun 72 persen. Jadi suatu angka yang jumlahnya (turun) signifikan angka kecelakaan,” ungkap Budi dalam telekonferensi pers usai Ratas Evaluasi Mudik, di Istana Negara, Selasa (24/5).
Penurunan tersebut, ujarnya, disebabkan oleh dua faktor utama yakni berkurangnya jumlah pemudik yang menggunakan motor, dan penurunan penggunaan angkutan wisata. Angkutan wisata dinilai sering kali tidak memenuhi standar kendaraan untuk mudik baik dari segi kelayakan bus dan supir.
Dalam kesempatan ini, pemerintah, ujar Budi, menilai bahwa pelaksanaan mudik lebaran pada tahun ini dinilai berhasil. Beberapa catatan yang disoroti oleh pemerintah adalah terkait manajemen waktu yang dilakukan oleh pemerintah guna mengurai penumpukan penumpang ketika akan pulang kampung.
Selain imbauan presiden agar warga mudik lebih awal guna menghindari puncak arus mudik, kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan perpanjangan libur sekolah yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah meledaknya penumpang pada saat akan kembali bekerja, dinilai juga berkontribusi pada turunnya jumlah kecelakaan mudik.
“Mengenai manajemen waktu tadi juga dibahas secara khusus. Pak Menteri PU melakukan satu usulan bahwa manajemen waktu ini akan dilakukan lagi, artinya jumlah liburan itu akan diberikan panjang pada saat lebaran, bahkan fleksibilitas dalam bersekolah. Ini satu manajemen yang baik dan kami juga diskusi pengumuman Presiden untuk mudik lebih awal dan mudik lebih akhir dan sekolah daring juga pengajuan cuti di luar itu juga menjadi catatan dan digarisbawahi oleh Presiden untuk dilaksanakan,” jelas Budi.
Dari segi transportasi, Budi melihat adanya kenaikan jumlah penumpang pengguna kereta api yang naik lebih dari 100 persen. Adapun rute yang diminati oleh masyarakat adalah rute Jakarta-Purwokerto, Purwokerto-Solo, dan Jakarta-Surabaya.
Peningkatan antusiame masyarakat pengguna kereta api ini, katanya tidak diiringi dengan jumlah kereta yang tersedia.
“Oleh karenanya kami mengusulkan kepada Presiden, sarana itu minimal sama dengan 2019 bahkan secara intensif PT KAI dimintai untuk menambah sarana. Mengapa demikian, sekarang ini minat masyarakat untuk menggunakan kereta api tinggi sekali. Mobilitas dari jarak jauh, jarak menengah, jarak dekat cukup tinggi.” jelasnya.
Pemudik yang menggunakan jalur darat, ujar Budi, meningkat 47 persen dengan rata-rata menggunakan kendaraan pribadi. Meskipun terdapat berbagai kemacetan, namun rekayasa lalu lintas yang dilakukan cukup bisa mengurai kepadatan yang ada.
Sedangkan untuk di sektor udara, pihaknya mencatat pertumbuhan penumpang yang cukup meningkat dibandingkan dengan tahun 2020-201. Meski begitu menurutnya, kenaikan ini masih lebih rendah dibandingkan 2019.
PPKM Berpotensi Dihilangkan
Dalam kesempatan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PKM) Muhadjir Effendy mengungkapkan sampai hari ini tidak terlihat kenaikan kasus COVID-19 yang cukup signifikan pasca arus mudik dan arus balik lebaran 2022.
“Alhamdulillah sampai sekarang juga covid tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan bahkan cenderung menurun dan juga capaian dari vaksinasi termasuk booster,” ungkap Muhadjir.
Ketika ditanya apakah dengan terkendalinya situasi pandemi, pemerintah akan menghentikan kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) per level? Muhadjir tidak menjawab secara gamblang. Menurutnya, keputusan tersebut tetap ada di tangan presiden.
“Mengenai PPKM tentu saja kita dengan kondisi yang sudah semakin menurun ini kita tinggal menunggu perintah dari Bapak Presiden. Insya Allah itu adalah akan dilakukan oleh Bapak Presiden. dan kita tunggu saja dan berdoa mudah-mudahan COVID-19 terus semakin menurun sehingga kita betul-betul menuju ke suasana yang jauh lebih nyaman lebih baik,” jelasnya.
Kebijakan Pemerintah Dinilai Berhasil
Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengungkapkan, memang berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurai kepadatan arus mudik dan balik dinilai relatif berhasil. Maka dari itu, ia menyarankan untuk tetap menggunakan strategi yang sama pada libur lebaran tahun depan, yang menurutnya cukup menarik karena merupakan tahun politik.
“Tata kelola atau manajemen prioritas, waktu dan pemberian informasi terkini mutlak dilakukan untuk memperlancar saat arus mudik dan balik lebaran. Volume kendaraan arus mudik dan balik tidak jauh berbeda, namun durasi arus balik lebih lama ketimbang arus mudik. Arus mudik lebih melandai, ditambah lagi ada tradisi lebaran ketupat di pantai utara Jawa dan peregangan masuk kerja dan sekolah,” ungkap Djoko.
Meski begitu, ia melihat kedisiplinan dan ketaatan pemudik pada aturan lalu lintas masih rendah. Hal ini, katanya tergambar jelas baik di sepanjang jalan tol maupun jalan arteri dimana banyaknya pengendara yang masih menggunakan bahu jalan untuk beristirahat, serta mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang.
“Ironisnya, tidak ada penindakan dari aparat hukum karena konsentrasi petugas semata-mata terfokus pada kelancaran arus mudik dan arus balik. Tentunya, fenomena pelanggaran-pelanggaran lalu lintas itu sangat mengancam keselamatan dan dapat membahayakan orang lain. Kampanye keselamatan berlalu lintas, khususnya saat musim mudik, harus lebih intensif lagi,” ungkap Djoko.
Ia pun menyoroti pelaksanaan mudik gratis yang kurang terkoordinir dengan baik. Padahal, mudik gratis ini akan sangat membantu mengurangi kemacetan pada saat mudik lebaran.
“Untuk menghindari kursi kosong mudik gratis, diperlukan koordinasi antar pengelola mudik gratis. Pendaftaran mudik gratis cukup satu jaringan (link) namun bisa beda kelola dan waktu pemberangkatan. Pemberangkatan dari terminal sekaligus mengedukasi masyarakat,” pungkasnya. [gi/em]
