Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (14/11) mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Aliansi Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang beranggotakan lebih dari 40 organisasi non-pemerintah, termasuk ICJR, KontraS, dan Amnesty International Indonesia.