Lonjakan Harga Tanah di IKN Bagai Buah Simalakama

Hiruk pikuk pembangunan Ibu Kota baru Nusantara di Kalimantan Timur, mulai terasa. Pemukiman Sukaraja yang dulu sepi kini berubah dengan cepat, seiring dengan dimulainya sejumlah proyek infrastruktur di IKN yang bakal membutuhkan investasi senilai $32 miliar atau setara dengan Rp480 triliun.

Lurah Rizki Maulana Perwira Atmadja, 38 tahun, mengatakan harga tanah di sekitar desanya, 10 km dari lokasi proyek pembangunan Istana Kepresidenan, meroket hingga empat kali lipat. Beberapa petani sawit dan karet seperti mendapatkan durian runtuh karena "tiba-tiba membeli mobil baru" setelah menjual sebagian lahan mereka.

Rizki mengatakan, bisnisnya sendiri, wisma dan kafe di depan pohon palem, juga berkembang pesat seiring dengan banyaknya pekerja di wilayah itu. Dia menyewakan sejumlah kamar untuk pekerja konstruksi. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan para pekerja, beberapa rumah di sekitar area itu juga berubah menjadi toko.

Empat tahun setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pembangunan IKN Nusantara seluas hampir 260.000 hektare, laju konstruksi di wilayah itu berjalan cepat. Walaupun sejumlah warga kini telah merasakan keuntungan dari kehadiran proyek tersebut, namun masih banyak warga lainnya yang takut akan perubahan yang terjadi.

Namun siapa sangka kalau harga tanah di sekitar lokasi IKN melambung tak terkira. Sebidang tanah di pinggiran Nusantara, yang luasnya sama dengan rumahnya, melonjak menjadi Rp700 juta hingga Rp1,2 miliar. Angka tersebut naik 10 kali lipat dari jumlah kompensasi pemerintah yang dibayarkan untuk tanahnya yang di atasnya berdiri gubuk kayu lapis biru tempat dia sekarang menjual makanan.

Yati Dahlia, 32 tahun, warga suku asli Balik di daerah itu, mencoba untuk membeli tanah yang terletak tak jauh dari Nusantara karena letak rumahnya saat ini berada di lokasi gedung pemerintah yang akan dibangun.

“Kami merasa (pemerintah) membunuh kami secara perlahan,” kata Yati.

Dia dan anggota suku lainnya meminta angka ganti rugi yang lebih besar. Namun, sayangnya banyak orang Balik tidak memiliki dokumen resmi atas kepemilikan tanah mereka. Akibatnya, kata Yati, hal itu mengurangi nilai tanah sebagaimana yang mereka harapkan.

Beberapa orang juga menolak pindah karena merasa tanah adalah identitas mereka, kata Kepala Suku Balik Sibukdin, 60 tahun.

"Kami hanya meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kami," kata Sibukdin.

Papan Nama ‘Dijual’

Proyek IKN dibangun di area yang sebagian besar terdiri dari hutan yang di antaranya terdapat konsesi penebangan, perkebunan, tambang batu bara, dan pedesaan. Ibu Kota baru itu memiliki konsep sebagai kota pintar yang mengedepankan aspek lingkungan. Namun pembangunan proyek itu tertunda karena pandemi. Selain itu calon investor dari Jepang Softbank Group memutuskan mundur dari proyek raksasa tersebut.

BACA JUGA:

Pemerintah Tepis Kekhawatiran Proyek Ibu Kota Baru Senilai $32 Miliar

Jokowi sendiri sangat yakin bahwa rencananya untuk menggantikan Ibu Kota Jakarta sangat diperlukan. IKN Nusantara diyakini dapat memacu pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Sementara, Jakarta sendiri sudah memiliki beban yang sangat berat, terutama jumlah penduduknya yang amat padat.

Prospek pertumbuhan di IKN Nusantara mendorong ledakan harga tanah. Papan nama bertuliskan 'Dijual' terlihat berjejer di sepanjang jalan berdebu, tepat di luar pusat kota.

Harga tanah di tempat-tempat dekat waduk naik lebih dari 16 kali lipat, kata Junaidin, Kepala Desa Tengin Baru. Desa itu sendiri berpenduduk 4.000 orang yang masuk dalam zona pembangunan Nusantara.

Dalam upaya membendung spekulasi tanah, pemerintah membekukan persetujuan administratif untuk penjualan tanah, meskipun Junaidin mengatakan sejumlah orang tetap melakukan penjualan ‘di bawah meja’ atau secara ilegal.

Bagus Susetyo, Ketua Asosiasi Real Estat Indonesia Kalimantan Timur, mengatakan kekuatan hukum atas transaksi yang dilakukan tanpa menyertai sertifikat tanah bersifat lemah. Bahkan, transaksi jual beli dapat dibatalkan atas perintah pemerintah.

Dia mengatakan, perusahaan properti besar belum mengupayakan pembebasan lahan di Nusantara karena moratorium perizinan.

Spekulasi Tanah

Banyak proyek besar di Tanah Air yang harus ditangguhkan karena masalah pembebasan lahan, termasuk proyek kereta cepat senilai $7 miliar yang didanai China dan MRT di Jakarta.

Namun, otoritas Nusantara mengatakan isu spekulasi tanah seharusnya tidak mempengaruhi rencana pembangunan ibu kota karena kompensasi tanah akan diukur secara adil oleh pihak independen.

BACA JUGA:

CSIS Pertanyakan Keputusan Pemerintah Bangun Proyek IKN di Saat Ketidakpastian Global

"Pemerintah tidak memutuskan (harga) sendiri, sama seperti warga yang tidak dapat memutuskan sendiri. Jika terjadi perselisihan harga, itu akan diselesaikan melalui pengadilan," kata sekretaris otoritas Achmad Jaka Santos Adiwijaya kepada Reuters.

Presiden Jokowi saat melawat ke IKN pada Februari mengatakan semua masalah terkait pembebasan lahan telah diselesaikan. Kantor Kepresidenan menegaskan pembayaran kepada penduduk setempat akan dilakukan bulan ini.

Jokowi menetapkan tenggat waktu yang dinilai ambisius untuk pembangunan IKN Nusantara.

Pada paruh pertama 2024, Nusantara akan dinyatakan sebagai ibu kota. Gedung-gedung utama pemerintah, termasuk istana dan kantor kepresidenan, harus siap pada Agustus tahun yang sama. Lebih dari 16.000 pegawai negeri, polisi dan tentara akan pindah dari Jakarta pada tahun depan.

Lebih dari 7.000 pekerja saat ini berada di lokasi tersebut. Ribuan pekerja lainnya diperkirakan akan turut bergabung pada akhir tahun ini. [ah/rs]