Organisasi ekstremis antipemerintah di Amerika Serikat melonjak pada tahun lalu, meskipun beberapa kelompok milisi telah dibubarkan dan jumlah kelompok pembenci menurun, demikian menurut laporan baru yang dirilis oleh Southern Poverty Law Center (SPLC) pada Selasa (6/6).
SPLC mencatat terdapat 702 kelompok antipemerintah pada 2022, naik 44 persen dari 488 pada 2021. Angka tersebut adalah jumlah tertinggi sejak 2015.
Lonjakan tersebut terutama didorong oleh pembentukan kelompok hak asasi orang tua konservatif, Moms for Liberty, dan 11 "kelompok antisiswa inklusi" lainnya, menurut Travis McAdam, analis riset senior di Proyek Intelijen SPLC.
Di situs webnya, Moms for Liberty mengatakan kelompok itu "didedikasikan untuk memperjuangkan kelangsungan hidup Amerika dengan menyatukan, mendidik, dan memberdayakan orang tua untuk mempertahankan hak mereka sebagai orang tua di semua tingkat pemerintahan."
Ditanya tentang masuknya Moms for Liberty ke dalam daftar kelompok pembenci yang disusun oleh SPLC, pendiri Moms for Liberty, Tiffany Justice dan Tina Descovich mengatakan dalam pernyataan yang dikirim melalui email kepada VOA bahwa "Melabeli orang tua yang ingin menjadi bagian dari pendidikan anak-anak mereka sebagai 'kelompok pembenci' atau 'fanatik' semakin menguatkan tujuan perjuangan ini: Siapa yang pada dasarnya bisa memutuskan apa yang diajarkan kepada anak-anak kita di sekolah - orang tua atau pegawai pemerintah? Kami percaya bahwa hak orang tua tidak berhenti sampai di depan pintu kelas, dan tidak ada kebencian dari kelompok-kelompok seperti ini yang akan menghentikannya."
Lonjakan jumlah kelompok antipemerintah terjadi bahkan ketika jumlah kelompok milisi yang dirujuk SPLC sebagai "sayap paramiliter gerakan antipemerintah," menyusut pasca serangan 6 Januari 2021 di Gedung Kongres Amerika Serikat . SPLC mengidentifikasi 61 kelompok milisi aktif pada 2022, turun dari 92 yang tercatat pada 2021.
Rachel Rivas, wakil direktur Intelligence Project SPLC untuk bagian riset, pelaporan dan analisis, mengatakan lonjakan tersebut sebagian disebabkan oleh reaksi atas gerakan antipemerintah melawan sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Joe Biden.
"Ini merupakan tren yang telah kita lihat terjadi pada masa pemerintahan Obama," ujar Rivas. [ka/rs]
Forum