Korea Utara menampilkan rudal-rudal berkemampuan nuklir dan drone-dorne baru dalam parade militer besar yang diadakan di Pyongyang untuk pemimpin Kim Jong Un serta delegasi dari China dan Rusia yang sedang berkunjung, media pemerintah Korea Utara melaporkan Jumat.
Parade Kamis (27/7) malam yang ditunggu-tunggu secara luas memperingati 70 tahun berakhirnya Perang Korea, yang dirayakan di Korea Utara sebagai "Hari Kemenangan".
Delegasi China dan Rusia, termasuk Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, adalah pengunjung pertama ke Korea Utara sejak munculnya pandemi COVID-19.
Penampilan para delegasi di acara-acara yang memamerkan rudal nuklir Korea Utara – yang dilarang oleh Dewan Keamanan PBB dengan dukungan China dan Rusia – merupakan perubahan kontras dari tahun-tahun sebelumnya, di mana Beijing dan Moskow berusaha menjauhkan diri dari senjata nuklir dan rudal balistik yang dikembangkan oleh tetangga mereka.
Persenjataan yang dipamerkan dalam parade tersebut termasuk rudal balistik antarbenua Hwasong-17 dan Hwasong-18 terbaru Korea Utara, menurut kantor berita negara KCNA, yang diyakini memiliki jangkauan untuk menyerang sasaran di manapun di Amerika Serikat.
Acara tersebut juga menampilkan pameran terbang drone-drone penyerang dan drone mata-mata baru, lapor KCNA.
Dalam pidatonya pada acara parade militer, Menteri Pertahanan Korut Jenderal Kang Sun Nam menuduh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.
Kim mengadakan resepsi dan makan siang dengan Shoigu, di mana pemimpin Korea Utara bersumpah solidaritas dengan rakyat Rusia dan militernya. Shoigu memuji militer Korea Utara sebagai yang terkuat di dunia, dan keduanya membahas kerja sama keamanan dan pertahanan strategis, kata KCNA.
Namun, kehadiran delegasi China dan Rusia di acara-acara dengan rudal balistik yang dilarang meragukan kesediaan negara-negara tersebut untuk menegakkan sanksi, kata Leif-Eric Easley, profesor studi internasional di Ewha Womans University di Seoul.
Rusia dan China telah menentang upaya yang dipimpin AS untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap Korea Utara atas pengejaran rudal balistiknya yang berkelanjutan, dengan alasan tindakan yang ada harus dilonggarkan untuk tujuan kemanusiaan dan untuk membantu membujuk Pyongyang untuk bernegosiasi.
“Tidak membantu ketika dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB secara terbuka mendukung rezim Korea Utara yang melanggar hak asasi manusia dan mencemooh resolusi yang melarang pengembangan nuklir dan misilnya,” kata Easley.
Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stephane Dujarric mengatakan, "Semua anggota Dewan Keamanan dan, sejujurnya, semua negara anggota PBB, berbagi tanggung jawab yang sama untuk menegakkan resolusi Dewan Keamanan." [pp/ft]
Forum