Para pejabat tinggi militer dan diplomat AS pekan ini melakukan upaya terpadu melawan pengaruh China di seluruh penjuru Indo-Pasifik, dengan harapan akan memperluas perjanjian keamanan dengan negara-negara penting di kawasan Kepulauan Pasifik.
Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin tiba di Port Moresby, Papua Nugini, Rabu malam untuk serangkaian pertemuan dengan perdana menteri dan pejabat tinggi pertahanan negara itu.
Kunjungan ke Papua Nugini, yang pertama dilakukan seorang menteri pertahanan AS, berlangsung beberapa bulan setelah kedua negara menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan, yang dimaksudkan untuk menjadi kerangka kerja bagi peningkatan kemampuan pasukan pertahanan Port Moresby dan membangun kehadiran militer AS – dengan menggilir pasukan – di pulau itu.
Dari sana, Austin akan melakukan perjalanan ke Brisbane, Australia untuk mengikuti pertemuan tahunan ke-33 Konsultasi Tingkat Menteri Australia- AS (AUSMIN). Di sana, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan bergabung dengannya untuk pertemuan dengan mitra-mitra Australia mereka.
Blinken tiba di Australia setelah lawatan ke negara pulau Tonga, di mana ia meresmikan kedutaan baru AS, dan singgah di Selandia Baru.
Kunjungan Austin dan Blinken itu disertai lawatan lain ke kawasan tersebut oleh para pejabat tinggi AS. Termasuk di antaranya, lawatan suami wakil presiden AS Doug Emhoff ke Selandia Baru dan Samoa, serta kunjungan mendatang Menteri Dalam Negeri AS Deb Haaland ke Palau dan Federasi Negara-Negara Mikronesia.
“Kami melihat diri sendiri memberikan yang terbaik untuk para mitra,” kata seorang pejabat pertahanan AS senior hari Senin, menjelang kunjungan Austin ke Papua Nugini. “Menteri Austin bepergian lagi untuk mempertahankan momentum bergerak maju di kawasan itu.”
Bagi Austin, fokus utama pertemuannya di Port Moresby adalah pada perjanjian pertahanan yang diteken baru-baru ini, yang masih perlu diratifikasi oleh parlemen Papua Nugini.
Para pejabat AS mengatakan mereka optimistis kesepakatan itu akan diratifikasi “dalam waktu dekat,” seraya menambahkan bahwa kesepakatan itu adalah hal “yang benar-benar diinginkan kedua pihak.”
“Perjanjian ini akan menjadi kerangka kerja mendasar bagi kami untuk meningkatkan kerja sama keamanan kita, meningkatkan kemampuan pasukan pertahanan PNG (Papua Nugini), memungkinkan kita menanggapi krisis kemanusiaan dan regional, dan juga meluaskan cakupan latihan [militer] kita,” kata seorang pejabat pertahanan lainnya yang, sama seperti pejabat sebelumnya, memberi keterangan kepada wartawan dengan syarat anonim.
Pejabat itu juga menyatakan keyakinannya bahwa para pejabat kedua negara akan mencapai kemajuan dalam perjanjian kedua – yang disebut perjanjian shiprider – yang memungkinkan personel Papua Nugini berlayar dengan kapal-kapal Garda Pantai AS. “Ini sangat penting dan benar-benar berharga untuk meningkatkan kesiagaan ranah maritim dan memerangi hal-hal seperti penangkapan ikan ilegal yang tidak diatur dan tidak dilaporkan,” kata pejabat itu.
Namun terlepas dari semua optimisme itu, ada pula kekhawatiran mengenai respons negatif China terkait upaya-upaya AS itu.
Dalam lawatan ke AS pekan lalu, presiden Palau, sebuah negara pulau kecil di Pasifik, memperingatkan bahwa Beijing secara aktif berupaya mempengaruhi para politisi di negaranya dan di negara-negara lain untuk mencegah mereka mendekat ke Washington.
“Apa yang diperlukan China adalah presiden baru yang mendukung apa yang mereka lakukan dan mereka dapat mengubahnya,” kata Presiden Palau Surangel Whipps Jr. dalam suatu acara di Washington.
Whipps juga mengatakan bahwa strategi Beijing mengalami sejumlah keberhasilan, berhasil menjilat beberapa rekan politisinya dengan menawarkan insentif ekonomi yang belum ditandingi oleh Washington.
Ditekan oleh kampanye pendekatan China maupun tawaran kerja sama ekonominya, sejumlah pejabat AS tidak membesar-besarkan kekhawatiran itu.
“Pendekatan kami … adalah untuk menunjukkan nilai dan untuk menunjukkan cara-cara di mana kita dapat berkontribusi secara bermakna untuk hubungan keamanan jangka panjang yang saling menguntungkan,” kata pejabat pertahanan senior kedua.
“Di setiap aliansi dan kemitraan kami di seluruh kawasan, kami berupaya memastikan ini memenuhi kebutuhan para mitra dan negara tuan rumah,” kata pejabat itu. “Dan saya kira ini benar dalam semua hal.”
Sebagai bukti, mereka menunjuk pada perjanjian seperti yang ditandatangani Papua Nugini dan juga pada latihan militer seperti Talisman Sabre, yang sedang berlangsung di Australia.
Dengan sekitar 30 ribu tentara ambil bagian, Talisman Sabre adalah latihan militer AS-Australia yang terbesar. Namun tahun ini, para pejabat AS menyebutkan tentang partisipasi dari sejumlah negara lain di kawasan, yang mencakup India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru. Selain itu, Papua Nugini, Fiji dan Tonga, ambil bagian untuk pertama kalinya dalam latihan itu.
Namun para pejabat diplomatik AS bersikap hati-hati untuk tidak menggambarkan upaya-upaya AS itu, termasuk pendirian kedutaan besar baru AS di Tonga, sebagai bagian dari kampanye menangkis China.
“Kedutaan kami tidak didirikan untuk melawan China,” kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri kepada wartawan pekan lalu, yang memberi pengarahan dengan syarat anonim.
“Persaingan strategis adalah sebuah aspek, kenyataan di kawasan,” tambah pejabat itu. “Tetapi kami mendirikan kedutaan untuk merefleksikan hubungan kuat kami dengan Tonga, dan sejujurnya, keinginan kami untuk terlibat di tempat-tempat seperti Tonga.”
Terlepas dari upaya untuk tidak membesar-besarkan langkah Washington di Pasifik, beberapa analis mengatakan AS dan sekutu-sekutu seperti Australia benar-benar menyadari upaya China untuk memikat negara-negara ke dalam lingkup pengaruhnya, baik dengan insentif ekonomi atau dengan perjanjian keamanan, seperti yang dilakukannya dengan Kepulauan Solomon.
“Australia dan AS belum pernah setertarik seperti sekarang ini mengenai Kepulauan Pasifik ,” kata Lavina Lee, asisten peneliti di Pusat Kajian Strategis dan Internasional AS yang berbasis di Sydney, dalam konferensi pers untuk meninjau pertemuan para menteri Australia-AS pekan ini di Brisbane.
“Australia dan AS sama-sama ingin mengatasi kekhawatiran kawasan dengan menunjukkan juga bahwa mereka adalah penyedia barang publik tanpa pamrih, berbeda dengan China.”
Pada saat bersamaan, AS dan Australia bekerja sama untuk memperkuat kerja sama militer mereka yang kian besar, dengan para pejabat AS berbicara mengenai “penyelarasan strategis yang besar” antara kedua sekutu itu.
“Akan ada fokus kuat untuk memajukan kerja sama industri pertahanan, produksi dan informasinya,” kata pejabat pertahanan kedua AS mengenai pertemuan para menteri hari Sabtu mendatang.
Para pejabat AS mengatakan mereka memperkirakan pertemuan itu akan menghasilkan suatu “perluasan prakarsa postur kekuatan kita ke ranah dan lokasi baru” di Australia.
Mereka juga memperkirakan pembicaraan tersebut akan berfokus pada perusahaan rudal dan bahan peledak Australia yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Australia memproduksi amunisi rudal presisi, yang dibutuhkan di Ukraina dan kemungkinan lebih jauh dibutuhkan Taiwan apabila China memutuskan untuk merebut kembali pulau itu dengan paksa. [uh/ab]
Forum