Menteri Luar Negeri China, Selasa (26/9) meminta AS untuk sedapat mungkin menyelenggarakan pertemuan para pemimpin Asia-Pasifik yang kooperatif pada bulan November, seraya mengkritik mereka yang berupaya membesar-besarkan konfrontasi antara demokrasi dan otoritarianisme.
Wang Yi mengatakan KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di San Francisco pada bulan November harus mendorong kerja sama dan bukannya memprovokasi konfrontasi. Ia juga mengatakan AS harus menunjukkan keadilan dan inklusivitas untuk menciptakan kondisi lebih baik demi kelancaran pertemuan.
“Kita harus … menentang advokasi ‘demokrasi versus otoritarianisme’ dan memberlakukan nilai-nilai dan model kita sendiri pada pihak lain,” katanya pada peluncuran laporan pemerintah mengenai proposalnya bagi apa yang disebut sebagai “komunitas global dengan masa depan bersama.”
Presiden AS Joe Biden telah berusaha menciptakan aliansi dan kemitraan dengan negara-negara demokrasi lainnya untuk membangun tanggapan lebih kompak terhadap pengaruh geopolitik China yang kian besar. China adalah negara satu partai yang diperintah oleh Partai Komunis selama lebih dari 70 tahun.
China telah berusaha memosisikan diri sebagai pemimpin dari negara-negara yang belum maju, dengan mengatakan negara itu menawarkan alternatif bagi apa yang telah lama disebutnya sebagai “hegemoni Barat.”
Pertemuan APEC dianggap luas sebagai kesempatan bagi Biden dan Presiden China Xi Jinping untuk bertemu sementara AS dan China berusaha mengatasi hubungan kedua negara yang sulit – jika pemimpin China itu menghadirinya.
Xi tidak mengikuti pertemuan para pemimpin G-20 baru-baru ini di India, dan Wang memberikan tanggapan yang tidak menjanjikan ketika ditanya apakah Xi akan menghadiri pertemuan APEC. “Kami sedang berkomunikasi dengan semua pihak dan akan mengeluarkan pengumuman resmi pada waktunya,” katanya.
Di Hong Kong, yang merupakan teritori China, pemimpin John Lee mengatakan ia belum menerima undangan mengikuti KTT APEC. Hong Kong adalah anggota kelompok itu, tetapi AS telah melarang Lee memasuki negara ini sejak 2020 karena perannya dalam memberlakukan UU keamanan nasional yang menarget para aktivis prodemokrasi.
“Menurut pedoman dan protokol APEC, penyelenggara harus mengirimkan undangan kepada setiap pemimpin ekonomi,” kata Lee pada jumpa pers mingguannya. “Saya masih menunggu surat undangan itu dikirimkan kepada saya.”
Wang mengundurkan diri sebagai menteri luar negeri pada akhir tahun lalu dan menjadi kepala kebijakan luar negeri Partai Komunis. Ia kembali menjadi menteri luar negeri pada Juli lalu, sambil mempertahankan posisi lebih senior di partai, setelah penggantinya, Qin Gang, disingkirkan dari jabatannya. Pemerintah China masih belum menjelaskan apa yang menyebabkan Qin dilengserkan. [uh/lt]
Forum