Presiden Joko Widodo menyatakan harapannya agar BRI ikut mendanai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Sebelumnya, skema pendanaan BRI telah membantu pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, salah satu proyek besar nasional yang belum lama ini diresmikan.
“Indonesia memiliki proyek nasional kereta cepat Jakarta-Bandung, yang kemudian disinergikan dengan BRI dan baru-baru ini telah diluncurkan dan dioperasionalkan. Ke depan, kami juga akan sinergikan pembangunan Ibu Kota baru IKN, transisi energi dan hilirisasi industri,” ungkap Jokowi dalam sambutannya di KTT BRI.
Jokowi menilai sinergi BRI dalam pembangunan infrastruktur harus terus diperkuat namun juga memberikan ruang kepemilikan bagi tuan rumah untuk menjalankan proyek nasionalnya secara mandiri, karena sense of ownership sangat penting untuk memastikan keberlangsungan proyek. Ia juga menekankan di tengah situasi dunia yang semakin terbelah, kerja sama BRI tidak boleh dipolitisasi.
“Ini membutuhkan upaya kita bersama dalam menjaga nilai-nilai utama agar inisiatif ini semakin kuat dan semakin berdampak,” tuturnya.
Lebih jauh, mantan gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan proyek yang didanai dengan skema BRI harus berlandaskan pada prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Selain itu, katanya juga, skema tersebut disertai dengan perencanaan yang matang, sistem pendanaan yang transparan, penyerapan tenaga kerja lokal dan pemanfaatan produk dalam negeri.
“Keberlanjutan proyek BRI juga harus dipastikan untuk jangka panjang dan untuk memperkokoh fondasi ekonomi negara mitra, bukan justru mempersulit kondisi fiskalnya,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Jokowi pun menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah RRC dan Presiden Xi Jinping atas kontribusi BRI tersebut dalam pembangunan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
Mengutip pepatah China, Jokowi yakin sebuah kegigihan akan bisa mewujudkan keajaiban.
“Mari berjuang, gigih bersama memajukan pembangunan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Ekonom CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan sebenarnya tawaran Pemerintah Indonesia kepada China untuk berinvestasi dalam mega proyek pembangunan IKN bukanlah yang baru. Namun, ia menggarisbawahi seharusnya pemerintah bisa melakukan negosiasi dengan lebih baik agar arah pembangunan yang didanai oleh skema BRI ini tidak menimbulkan dampak negatif.
“Bagaimana Pemerintah Indonesia harus memberikan semacam penekanan, proyek yang didanai ini juga harus sesuai dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan," kata ungkap Bhima.
Selama ini program BRI, ujarnya, jauh dari kata hijau sehingga menimbulkan banyak masalah sosial di lapangan, dan banyak menimbulkan beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Biaya bunga yang relatif mahal yang tadinya proyeknya business to business menjadi keterlibatan APBN seperti di kereta cepat (Jakarta-Bandung),” ungkap Bhima.
Ia melihat, sejauh ini pinjaman dalam skema BRI yang digelontorkan ke berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, masih lebih banyak mengakomodasi kepentingan China daripada kepentingan negara mitra penerimanya. Meski pendanaan BRI ini cukup membantu pembangunan di berbagai negara berkembang, tetapi kerja sama ini masih jauh dari kata saling menguntungkan.
“Sejauh ini kalau dibilang membantu ya membantu, terutama percepatan hilirisasi dan infrastruktur. Cuma, problemnya adalah mega proyek yang harusnya mendorong pertumbuhan ekonomi juga sebenarnya tidak terlalu berdampak besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan dan beban BUMN yang menanggung,” jelasnya.
“Misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung, apakah ada dampak ekonomi? Ya ada, tapi beban investasi dan biaya pinjaman jauh melebihi dan bahkan ke depannya bisa masuk dalam jebakan utang karena BUMN-nya tidak mampu melunasi dengan pendapatan operasional yang diterima,” tambahnya.
Menurutnya ke depan, Indonesia harus mampu meninggalkan ketergantungan investasi dari China dan mulai memperluas cakupan kerja sama dengan negara-negara mitra di kawasan lain.
“Ada negara di Timur Tengah, seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar yang harusnya bisa diajak untuk berinvestasi sehingga terjadi perimbangan geo politik yang sehat dan Indonesia tetap bebas aktif,” pungkasnya. [gi/ab]
Forum