Ajakan untuk berinvestasi tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam acara Ecosperity Week 2023 yang digelar di Singapura, Rabu (7/6). Menurutnya, dengan investasi tersebut Singapura bisa menjadi bagian dari terciptanya multi triliun dolar ekonomi.
“Jadi, saya sarankan jangan menunggu terlalu lama, jangan hanya duduk dan menonton. Ini adalah kesempatan emas, yang sangat menggiurkan di Indonesia dengan Anda semuanya bisa menjadi bagian,” ungkap Jokowi.
Ia memaparkan IKN kelak akan menjadi kota yang nyaman untuk hidup dan melakukan bisnis. Bahkan dalam kesempatan ini, Jokowi mengajak para calon investor di negeri singa tersebut untuk pindah ke IKN. Bagaimana tidak, nantinya IKN akan di desain menjadi kota pintar yang berkelas dunia.
“(IKN) dikelilingi oleh alam, kota hijau dengan 65 persen hutan, kota netral karbon pertama di Indonesia dan akan mempunyai pendidikan kelas dunia dan punya fasilitas lainnya,” tuturnya.
Lebih jauh, Jokowi mengatakan pada tahap awal pihaknya telah mempersiapkan 300 paket investasi yang bernilai kurang lebih USD2,6 juta di berbagai sektor seperti perumahan, transportasi, energi dan teknologi. Para calon investor pun akan dimanjakan dengan berbagai insentif fiskal seperti tax holiday, non collective value added tax, super deduction tax, dan juga import duty. Pemerintah pun, kata Jokowi, senantiasa mendukung pengembangan energi dan industri hijau di IKN dan juga di seluruh pelosok tanah air dengan melakukan transisi energi terbarukan.
“Indonesia sangat serius berkomitmen dalam transisi energi. Kita punya potensi besar di energi terbarukan kurang lebih 434 giga watt dari geothermal, angin, solar, bayou, dan hidro,” tuturnya.
Selain insetif, Jokowi mengatakan bahwa berinvestasi di IKN cenderung aman karena kondisi perekonomian yang terjaga dengan baik pada level lima persen, inflasi yang terkendali pada level empat persen dan neraca perdagangan yang juga masih surplus serta kondisi sosial dan politik yang cenderung stabil.
Keraguan Investor
Ekonom CELIOS Bhima Yudhistira mengungkapkan, keraguan investor untuk berinvestasi di IKN dapat dipahami. Mereka, hingga saat ini, katanya, masih belum tahu kepastian keberlanjutan proyek IKN di tangan presiden baru pada tahun 2024 mendatang.
“Ada persoalan seberapa besar keseriusan pemerintah melanjutkan program pembangunan IKN, karena sebenarnya sikap dan program kerja dari calon presiden, baik Anies, Ganjar dan Prabowo belum cukup jelas terkait dengan IKN,” ungkap Bhima.
Selain itu, katanya, para investor masih belum bisa memastikan berapa banyak penduduk yang kelak akan pindah ke IKN. Menurutnya, hal ini penting bagi investor untuk menentukan bisnis apa yang cocok untuk dilakukan di calon ibu kota baru tersebut.
“Lalu tingkat pengembalian modalnya berapa lama? Break even point-nya berapa? Kemudian return of investment, dan internal return rate-nya berapa? Itu yang masih diragukan,” jelasnya.
Faktor lain, yang turut menjadi penyebab keraguan investor, kata Bhima, adalah pemerintah yang masih kerap menawarkan proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Jawa, seperti proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban di pesisir pantai utara Jawa.
“Ini menunjukkan bahwa arah pembangunan masih Jawa sentris, masih akan banyak anggaran negara difokuskan untuk membangun infrastruktur, dan kawasan industri yang ada di Jawa. Sementara, IKN tidak peruntukkan sebagai kawasan industri, dimana infrastrukturnya bukan komersil. Ini yang membuat masih banyak investor tertarik untuk investasi di Jawa,” jelasnya.
Terlepas dari semua faktor itu, ungkap Bhima, keraguan investor juga dipengaruhi oleh situasi makro yang cenderung belum mendukung seperti suku bunga yang naik, dan masih tingginya inflasi di banyak negara.
“Jadi investor juga mempertimbangkan berapa biaya pinjaman bunganya, dan juga kalau masuk kepada IKN mungkin mereka akan masuk tapi secara tidak langsung, tapi masuk melalui pembelian SBN (surat berharga negara) sehingga itu dirasa sebagai instrumen yang aman,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dalam kersempatan yang sama mengatakan, “Sampai akhir tahun ini kami akan melihat beberapa komitmen tentunya, kami sedang mendiskusikan misalnya beberapa NDA (non disclosure agreement) dan sekarang mereka berada di drawing board untuk menyediakan beberapa studi visibilitas, rencana bisnis dan lain-lain. Dan setidaknya ada lima negara yang sekarang dalam proses uji tuntas yang serius, Korea adalah salah satunya, lalu Jepang, China, Jerman dan Uni Emirat Arab.”
Indonesia sedang membangun "kota pintar" seluas hampir 260.000 hektare di hutan Pulau Kalimantan untuk menggantikan ibu kota Jakarta yang tenggelam di pulau Jawa.
Pemerintah berjanji bahwa hanya 20 persen dari total biaya pembangunan Nusantara akan ditanggung oleh APBN, dan sisanya berasal dari investor swasta. [gi/ab-uh]
Forum