Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi mengatakan ada sembilan langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri, yang ditargetkan mencapai 35 juta ton pada 2024.
Langkah-langkah yang dimaksud antara lain dengan menaikkan target produktivitas menjadi 5,4 hingga 5,7 ton per hektare, pemberian asuransi pertanian, optimalisasi pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan) yang sudah ada, optimalisasi peran penyuluh pertanian lapangan serta penyediaan pupuk subsidi maupun komersial di ribuan outlet pupuk.
“Yang sering menjadi kendala adalah ketersediaan pupuk di lapangan, oleh karena itu 26 ribu outlet pupuk ini harus betul-betul ready baik untuk menyediakan pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi,” kata Dedi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 secara daring, Senin (23/10).
Peningkatan produksi beras, menurut Dedi, menjadi salah satu kunci untuk mengendalikan inflasi nasional. Komoditas beras menjadi penyumbang inflasi terbesar pada September 2023 sebesar 0,55 persen secara tahun.
Kementerian Pertanian pada Oktober ini berupaya mengejar target percepatan tanam padi seluas 569.374 hektare melalui kegiatan Percepatan Tanam Gernas Penanganan Dampak El Nino yang difokuskan di 10 provinsi sentra produksi padi yaitu: Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Jawa Tengah sebagai provinsi utama sentra produksi padi. Sementara empat provinsi pendukung adalah Kalimantan Selatan, Banten, Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Hingga 21 Oktober 2023, capaian luas tanam padi telah mencapai 374.721 hektare (65,8 persen).
Harga Beras Lampaui Harga Eceran Tertinggi
Kepala Satuan Tugas Pangan Polri, Brigjend Whisnu Hermawan mengungkapkan berdasarkan pemantauan pihaknya harga beras medium rata-rata nasional pada minggu ke tiga di bulan Oktober 2023, sudah berada di atas harga eceran tertinggi (HET).
Di zona region A – yang meliputi Jawa, Sulawesi, Sumatra Selatan, Lampung, Bali dan NTB – harga rata-rata adalah Rp12.484 atau 14,5 persen di atas HET yang ditetapkan, yaitu Rp10.900 per kilogram. Situasi serupa juga terjadi di zona region B – yang meliputi Kalimantan, NTT dan Sumatra selain Lampung dan Sumaera Selatan – serta zona region C, yang meliputi Maluku dan Papua.
“Kemudian di zona B Rp13.576 per kilogram, 18 persen di atas harga eceran tertinggi, kemudian di zona C harga Rp14.850 per kilogram, 25 persen di atas HET,” jelas Whisnu.
Di zona region A harga beras medium tertinggi terjadi di Sulawesi Utara, yaitu Rp13.415 per kilogram dan terendah di NTB Rp 11.497 per kilogram. Sementara di zona region B harga beras medium tertinggi berada di Kalimantan Utara yaitu Rp 14.835 per kilogram dan terendah di Kalimantan Selatan senilai Rp 12.065 per kilogram.
“Untuk zona C, harga yang paling tertinggi berada di Papua dengan harga Rp 15.505 per kilogram, kemudian harga terendah berada di Maluku dengan harga Rp 14.105 rupiah per kilogram,” tambahnya.
Upaya Stabilisasi Harga Pangan
Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik, Badan Urusan Logistik (Bulog), Epi Sulandari mengatakan hingga 22 Oktober 2023, pihaknya telah menyalurkan 854.285 ton beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) untuk memenuhi ketersediaan beras murah bagi masyarakat. Beras SPHP kualitas premium dijual seharga Rp47 ribu ukuran 5 kilogram dalam kemasan.
“Kami laksanakan di seluruh kabupaten kota, kita kerja sama dengan Pemda (pemerintah daerah-red), dengan para pengecer di pasar pengecer maupun kios-kios beras untuk dapat menyebarkan jumlah SPHP beras ini dan berikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan beras murah,” jelas Epi Sulandari.
Jumlah penyaluran SPHP harian pada minggu ketiga Oktober meningkat menjadi 3.500 hingga 5.000 ton per hari dibanding minggu sebelumnya yang mencapai 3.200 hingga 4.000 ton per hari. Sementara jumlah pedagang pengecer di pasar tradisional yang menyalurkan SPHP sebanyak 7.458 pengecer. [yl/em]
Forum