Tepat pukul 09.00 WIB, Rabu (25/10) di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo melantik tiga pejabat negara, yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letjen Agus Subiyanto, dan Duta Besar Indonesia untuk Argentina merangkap Uruguay dan Paraguay, Sulaiman.
Andi Amran Sulaiman sebenarnya bukanlah orang baru di posisi itu. Ia sendiri pernah menduduki jabatan sama pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di 2014-2019. Amran sendiri dilantik untuk menggantikan mentan sebelumnya Syahrul Yasin Limpo yang terjerat kasus dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian.
Amran pun menyatakan, hal pertama yang akan menjadi fokus kementeriannya adalah menyelesaikan permasalahan yang kerap membelenggu petani.
“Yang terpenting di sini adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah petani. Apa keluhan petani? Kami laporkan kemarin kepada Bapak Presiden, bahwa bilamana petani berteriak tidak ada pupuk, itu tanda-tanda produksi akan turun, jadi sederhana. Ini akan kita selesaikan dulu dengan teknis lainnya,” ungkapnya, seusai pelantikan resminya.
Terkait kasus dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian sebelumnya, Amran menegaskan akan memberantas tindakan yang merugikan negara tersebut.
“Tidak boleh main-main, seperti sumpah tadi dalam menjalankan tugas, jabatan, itu harus menjunjung tinggi etika, dan harus selurus-lurusnya, menegakkan aturan selurus-lurusnya. In syaa Allah kami pegang itu,” tegasnya.
Amran juga memperoleh arahan khusus dari Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi dampak El-Nino yang lebih panjang dari sebelumnya. Menurutnya, pada saat ia menjabat sebagai mentan pada 2015, pihaknya cukup bisa mengatasi dampak cuaca kering tersebut. Amran yakin, pada kali ini, dampak El-Nino akan bisa diatasi dengan baik.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letjen Agus Subiyanto menyatakan adanya arahan khusus dari Jokowi untuk mempertahankan situasi kondusif di tahun politik ini.
“Bapak Presiden menyampaikan untuk membuat kondusif di semua wilayah. Kalau kita lihat ada 802 ribu TPS, nanti saya (TNI), Polri dan semua elemen masyarakat akan mengamankan TPS sehingga berjalan pada pencoblosan dan lain-lain. Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk menciptakan situasi yang kondusif ini,” ungkap Agus.
Ia pun menegaskan sikap netral TNI dalam Pemilihan Umum 2024..
Ketika ditanya soal keamanan di Papua, Agus menegaskan bahwa dibutuhkan kerja sama dari seluruh pihak agar konflik yang ada bisa segera teratasi.
“Memang, sudah 62 tahun penanganan Papua ini belum juga selesai. Jadi, konsepnya tidak hanya TNI dan Polri saja yang melakukan sesuatu. Semua kementerian dan lembaga perlu berkolaborasi. Kalau hanya menggunakan senjata, masalah Papua tidak akan selesai. Kesejahteraan akan kita tingkatkan, tapi keamanan tetap terjaga,” tambahnya.
Sementara itu, Sulaiman, yang ditunjuk sebagai Dubes Indonesia untuk Argentina, merangkap Uruguay dan Paraguay, menyatakan tugasnya adalah untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan ketiga negara tersebut melalui berbagai kerja sama strategis.
“Dengan Argentina tentu kita sesama negara anggota G20, negara sepaham, like minded countries, ada banyak isu yang bisa kita kerjasamakan, kemudian di bidang ekonomi, investasi, perdagangan tentu perdagangan kita akan lebih meningkatkan ekspor kita sehingga trade deficit bisa lebih berkurang," katanya.
"Kemudian di bidang investasi kita akan mencoba menjajaki lebih banyak investasi antar-kedua negara. Kemudian juga kerja sama di bidang olah raga, karena kita sudah punya MoU kerja sama di bidang olah raga dan kami akan melanjutkan yang sudah dirintis,” kata Sulaiman.
Ia juga berupaya untuk mengurang defisit neraca perdagangan Indonesia dengan Argentina yang mencapai $1,8 miliar pada 2022.
“Untuk pakan ternak dan kedelai, kita banyak bergantung dari sana. Kita akan coba upayakan agar ekspor naik,” jelasnya.
Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) juga menjadi perhatiannya. Menurutnya, kurang lebih ada 1.000-1.500 pelaut Indonesia setiap tahunnya yang berlabuh di Uruguay.
Pengamat Pertanyakan Kembali Dipilihnya Amran sebagai Mentan
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mempertanyakan langkah Jokowi yang kembali mengangkat Andi Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian. Pasalnya, ketika menjabat sebagai mentan pada periode 2014-2019 muncul berbagai masalah pangan.
“Pada tahun 2018, impor beras tercatat 2,2 juta ton dari tahun sebelumnya 305 ribu ton. Kenaikan impor beras yang cukup tajam jelang Pemilu 2019 menimbulkan pertanyaan terkait program kemandirian pangan pemerintah. Erat kaitannya juga dengan rente di sektor pangan. Bahkan saat itu Kementerian Pertanian selalu berkilah adanya impor beras untuk kebutuhan beras premium. Kondisi tersebut sangat disayangkan, karena dikhawatirkan posisi menteri pertanian yang baru akan mengulangi masalah yang sama,” ungkap Bhima.
Selain masalah impor beras, kata Bhima, terdapat lonjakan impor gula ketika Amran menjabat yang totalnya mencapai 4,6 juta ton, atau senilai $1,7juta.
Selain masalah impor, katanya, pendataan yang buruk juga menjadi catatan. Menurutnya ada sebuah ego untuk memiliki data produksi masing-masing sehingga menjadi tidak singkron dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Dari segi anggaran, tidak bisa banyak berharap, masa Jabatan Menteri Pertanian efektif kurang dari 1 tahun. Sementara anggaran Ketahanan Pangan sudah disahkan dalam APBN 2024. Jadi Menteri Pertanian sulit memberikan perubahan kebijakan terkait pertanian. Apa anggaran subsidi pupuk Rp26 triliun di 2024 bisa naik tajam? Hampir mustahil kendati masalah saat ini selain kekeringan adalah distribusi pupuk,” papar Bhima.
Lebih jauh, Bhima menuturkan ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan oleh menteri pertanian menjelang masa akhir jabatan Jokowi-Ma’ruf Amin yang kurang dari setahun, yakni masalah pupuk untuk mengakomodasi masa panen raya padi pada Februari-Juni 2024 di berbagai daerah sentra produksi.
Bhima berharap Amran bisa mengatasi benang kusut program lumbung pangan (food estate) dan reforma agraria, sehingga optimalisasi lahan pertanian dapat berkorelasi dengan naiknya produksi pangan, peningkatan ekspor produk agrikultur, dan pencegahan deforestasi.
Pengamat Militer Khairul Fahmi menilai pengangkatan Letjen Agus Subiyanto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru sudah tepat. Hal tersebut berdasarkan rekam jejak serta kariernya di dunia militer dan faktor kedekatan dengan Presiden Jokowi.
Namun, ia menyayangkan arahan Presiden Jokowi kepada Agus untuk mengkondusifkan situasi menjelang pemilu ini.
“Kesannya arahan untuk KSAD ini terlalu sepele. Yang kita tahu, TNI tidak berada di garda terdepan dalam penyelenggaraan keamanan pemilu karena itu urusan polisi dan TNI sifatnya hanya membantu Polri dalam kegiatan penyelenggaraan keamanan. Itu sudah berjalan bertahun-tahun dan sudah sistemik,” ungkap Khairul.
Menurutnya, sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 fungsi TNI sebenarnya adalah penangkal setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari dalam dan luar negeri terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah.
“Hal-hal ini yang harus ditekankan dan dikaitkan dengan peran KSAD sebagai pembina kekuatan, pembina kesiapan operasional sebagai pembantu penglima TNI dalam hal menyusun kebijakan, pengembangan struktur dan strategi di lingkungan TNI AD,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya, TNI juga harus bersiap terhadap ancaman di masa depan yang lebih cenderung bersifat non-konvensional.
“Berbaur antara ancaman yang sifatnya miiter dan bersenjata yang relatif dikuasai oleh TNI organik dengan ancaman-ancaman non-konvensional yang bisa dibilang relatif tidak terlalu dikuasai oleh TNI. Ini tantangannya, karena di masa depan peperangan itu tidak murni militer saja,” pungkasnya. [gi/ab]
Forum