Taliban membatasi akses perempuan Afghanistan untuk bekerja, bepergian, dan mendapatkan layanan kesehatan jika mereka belum menikah atau tidak memiliki wali laki-laki, menurut laporan PBB yang diterbitkan Senin (22/1).
Dalam satu insiden, pejabat dari Kementerian Perwalian dan Kebajikan menyarankan seorang perempuan untuk menikah jika dia ingin tetap bekerja di fasilitas kesehatan, dengan mengatakan bahwa tidak pantas bagi perempuan yang tidak menikah untuk bekerja.
Taliban telah melarang perempuan memasuki sebagian besar bidang kehidupan publik dan melarang anak perempuan bersekolah setelah kelas enam sebagai bagian dari tindakan keras yang mereka terapkan setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021, meskipun pada awalnya mereka menjanjikan pemerintahan yang lebih moderat.
Mereka juga menutup salon-salon kecantikan dan mulai menerapkan aturan berpakaian, menangkapi perempuan yang tidak mematuhi interpretasi mereka terhadap jilbab. Pada bulan Mei 2022, Taliban mengeluarkan dekrit yang menyerukan perempuan untuk hanya memperlihatkan mata mereka dan merekomendasikan mereka mengenakan burqa dari kepala hingga ujung kaki, serupa dengan pembatasan pada pemerintahan Taliban sebelumnya antara tahun 1996 dan 2001.
Dalam laporan triwulanan terbarunya, yang mencakup bulan Oktober hingga Desember tahun lalu, misi PBB di Afghanistan mengatakan Taliban menindak perempuan Afghanistan yang masih lajang atau tidak memiliki wali laki-laki, atau mahram, yang mendampingi mereka.
Tidak ada undang-undang resmi tentang perwalian laki-laki di Afghanistan, namun Taliban mengatakan perempuan tidak dapat bergerak atau melakukan perjalanan jarak tertentu tanpa laki-laki yang memiliki hubungan darah atau pernikahan dengannya.
Tiga petugas kesehatan perempuan ditahan pada Oktober lalu karena mereka bekerja tanpa mahram. Mereka dibebaskan setelah keluarga mereka menandatangani jaminan tertulis bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatannya, kata laporan itu.
Di provinsi Paktia, Kementerian Perwalian dan Kebajikan telah melarang perempuan tanpa mahram mengakses fasilitas kesehatan sejak bulan Desember. Mereka mengunjungi fasilitas-fasilitas kesehatan di provinsi tersebut untuk memastikan kepatuhan.
Kementerian tersebut, yang berfungsi sebagai polisi moral Taliban, juga menerapkan persyaratan hijab dan mahram ketika perempuan mengunjungi tempat-tempat umum, kantor-kantor, dan lembaga-lembaga pendidikan.
Pada bulan Desember, di provinsi Kandahar, pejabat kementerian mengunjungi terminal-terminal bus untuk memastikan perempuan tidak melakukan perjalanan jarak jauh tanpa mahram dan menginstruksikan pengemudi bus untuk tidak mengizinkan perempuan naik tanpa mahram, kata PBB.
Perempuan juga ditangkap karena membeli alat kontrasepsi, yang belum dilarang secara resmi oleh Taliban.
Tak seorang pun dari Kementerian Perwalian dan Kebajikan dapat dihubungi untuk dimintai komentar mengenai laporan PBB tersebut. [ab/uh]
Forum