Seorang hakim federal di Texas, Amerika Serikat (AS) pada Jumat (8/3) menguatkan kebijakan imigrasi Presiden AS Joe Biden yang mengizinkan sejumlah migran dari empat negara untuk memasuki AS atas dasar kemanusiaan.
Putusan itu mengabaikan tantangan dari negara-negara bagian yang dipimpin Partai Republik yang mengatakan bahwa program tersebut menciptakan dampak ekonomi membebani mereka.
Hakim Distrik AS, Drew B. Tipton, memutuskan mendukung program pembebasan bersyarat karena alasan kemanusiaan yang memungkinkan total 30.000 pencari suaka dari Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela untuk masuk ke AS setiap bulannya.
Penghapusan program tersebut akan melemahkan kebijakan yang lebih luas yang berupaya mendorong migran menggunakan jalur yang dipilih Pemerintahan Biden untuk masuk ke AS. Jika tidak, mereka akan menghadapi konsekuensi berat.
Texas dan 20 negara bagian lain yang menggugat berpendapat bahwa program tersebut memaksa mereka mengeluarkan jutaan dolar untuk layanan kesehatan, pendidikan, dan keselamatan publik bagi para migran. Seorang pengacara yang bekerja sama dengan kantor Jaksa Agung Texas dalam gugatan hukum mengatakan bahwa program tersebut "menciptakan sistem imigrasi bayangan."
Para pendukung pemerintah federal membantah bahwa migran yang diterima melalui kebijakan tersebut membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja pertanian di AS.
Kemungkinan akan ada banding.
Esther Sung, pengacara Justice Action Center, yang mewakili tujuh orang yang mensponsori migran sebagai bagian dari program tersebut, mengatakan bahwa dia berharap dapat menelepon kliennya untuk memberi tahu mereka tentang keputusan pengadilan.
“Ini adalah program yang populer. Masyarakat ingin menyambut orang lain di negara ini,” katanya.
Sebuah pesan ditinggalkan untuk meminta komentar dari kantor Jaksa Agung Texas.
Selama persidangan pada Agustus di Victoria, Texas, Tipton menolak mengeluarkan perintah sementara yang akan menghentikan program pembebasan bersyarat secara nasional. Tipton adalah orang yang ditunjuk oleh mantan Presiden Donald Trump yang menentang pemerintahan Biden pada 2022 berdasarkan perintah yang menentukan siapa yang harus diprioritaskan untuk dideportasi.
Beberapa negara bagian mengatakan inisiatif ini bermanfaat bagi mereka.
Pengacara pemerintah federal dan kelompok hak-hak imigran mengatakan bahwa dalam banyak kasus, warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela juga melarikan diri dari rezim yang menindas, kekerasan yang meningkat, dan kondisi politik yang memburuk sehingga membahayakan hidup mereka.
Gugatan tersebut tidak menentang penggunaan pembebasan bersyarat kemanusiaan bagi puluhan ribu warga Ukraina yang datang setelah invasi Rusia.
Pendukung program tersebut mengatakan setiap kasus ditinjau secara individual dan beberapa orang yang berhasil mencapai langkah persetujuan akhir setelah tiba di AS telah ditolak, meskipun mereka tidak menyebutkan jumlah penolakan yang terjadi. [ft/ah]
