Seorang pria berkewarganegaraan ganda, Hong Kong dan Portugal, dijatuhi hukuman lima tahun penjara, Kamis (11/4) karena dinyatakan bersalah telah menyebarkan "hasutan untuk memisahkan diri". Pria tersebut menjadi orang berkewarganegaraan ganda pertama yang dihukum berdasarkan undang-undang keamanan nasional yang dibuat di Beijing.
Joseph John, juga dikenal sebagai Wong Kin-chung, mengaku bersalah pada bulan Februari atas dakwaan tersebut, mengakui bahwa dia adalah ketua Partai Kemerdekaan Hong Kong yang berbasis di Inggris yang sekarang sudah bubar. Dia juga merupakan administrator enam platform online partai tersebut.
Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman kelompok yang kurang dikenal ini termasuk “menyatakan pendudukan ilegal China atas Hong Kong”, “mengundang Inggris dan Amerika Serikat untuk mengirim pasukan ke Hong Kong”, dan menyerukan agar kota tersebut menjadi “negara anggota Persemakmuran yang independen, kata pengadilan tersebut.
Jaksa menuduh 42 unggahan di platform media sosial partai tersebut bersifat “separatis”. Postingan yang menyinggung tersebut termasuk petisi online untuk intervensi militer asing dan penggalangan dana untuk membangun militer di Hong Kong.
Pada hari Kamis, Hakim Ernest Lin menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada John, dengan mengatakan bahwa dia telah "memutarbalikkan sejarah, menjelek-jelekkan China, dan meminta negara-negara asing untuk menghancurkan (Hong Kong) dan China dengan cara politik atau sekadar kekerasan".
“Postingan tersebut memberikan alasan kepada politisi asing... untuk mengkritik, memboikot dan bahkan menekan China dan (Hong Kong) dengan alasan membantu Hong Kong,” kata Lin.
John (41 tahun), tidak diberikan jaminan selama lebih dari 16 bulan sejak dia ditangkap dan didakwa pada November 2022 "melakukan konspirasi untuk melakukan tindakan penghasutan", dan dapat dihukum hingga dua tahun penjara berdasarkan UU Antikejahatan Hong Kong.
Maret lalu, jaksa penuntut meningkatkan kasusnya agar berada di bawah undang-undang keamanan nasional pertama Hong Kong, yang diberlakukan oleh Beijing untuk meredam perbedaan pendapat pada tahun 2020 setelah kota tersebut menyaksikan protes pro-demokrasi yang besar dan terkadang disertai kekerasan.
Para diplomat dari Portugal dan Uni Eropa hadir di pengadilan pada hari Kamis untuk mengamati proses persidangan.
Konsul Jenderal Portugal di Hong Kong Alexandre Leitao mengatakan kepada AFP bahwa mereka belum bisa mengunjungi John.
Warga Hong Kong berkewarganegaraan ganda tidak berhak mendapatkan bantuan konsuler asing karena pemerintah kota telah secara ketat menegakkan peraturan kewarganegaraan China.
Lebih dari 290 orang telah ditangkap, 174 orang didakwa dan 112 orang dihukum sejak undang-undang keamanan nasional buatan Beijing mulai diberlakukan di Hong Kong.
Para kritikus mengatakan undang-undang tersebut telah menghancurkan masyarakat sipil dan oposisi politik di Hong Kong.
Bulan lalu, Hong Kong memberlakukan undang-undang keamanan nasional kedua, yang menghapus potongan hukuman bagi narapidana pelanggar UU keamanan, seperti John, yang berkelakuan baik di penjara. [ab/uh]
Forum