Saat berkampanye untuk masa jabatan keduanya sebagai presiden AS, kandidat capres dari Partai Republik, Donald Trump bertanya kepada kelompok lobi senjata api terbesar AS, soal apakah ia bisa menjabat tiga kali. Ia menyebut Franklin Delano Roosevelt (FDR) sebagai contoh, yang menjabat selama empat periode dan meninggal pada tahun 1945 saat masih menjadi presiden AS.
“FDR, 16 tahun—hampir 16 tahun—dia menjabat selama empat periode. Entahlah, apa kita akan dipertimbangkan untuk menjabat tiga periode, atau dua periode? Coba beritahu saya. Ronny, bagaimana menurut Anda?,” ujar Trump, disambut seruan hadirin yang menjawab, “Tiga!”
Ronny, yang disebut Trump, merujuk pada Ronny Jackson, anggota Kongres AS dari Texas.
Pada 1947, Kongres AS mengesahkan Amandemen ke-22 Konstitusi negara itu, yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode, masing-masing selama empat tahun. Amandemen itu kemudian disahkan menjadi undang-undang pada 1951 setelah diratifikasi 36 negara bagian dari 48 negara bagian yang ada.
“Amandemen ini benar-benar memperjelas apa yang telah lama menjadi norma politik, untuk tidak mencalonkan diri lebih dari dua periode,” jelas Preveen Fernandes, wakil ketua lembaga kajian Constitutional Accountability Center.
Fernandes menjelaskan bahwa tradisi dua periode tersebut sudah ada sejak presiden pertama AS, George Washington, menjabat. Ia berulang kali mengabaikan permintaan untuk mencalonkan diri sebagai presiden periode ketiga.
Sejak dimulainya Perang Dunia II, Franklin Roosevelt mendobrak tradisi tersebut pada tahun 1940 dan memenangkan masa jabatan keempatnya pada tahun 1944.
Sejak Amandemen ke-22, enam presiden telah menjalani dua masa jabatan penuh—yang terakhir adalah Barack Obama.
Sebagai pendukung kuat Presiden AS Joe Biden, aktor Hollywood, Robert De Niro menyebut Trump sebagai seorang tiran yang ingin menjadi presiden seumur hidup.
“Jika dia menjabat, saya bisa pastikan, dia tidak akan pernah pergi. Dia tidak akan pernah pergi. Anda paham? Dia tidak akan pernah pergi," tegas De Niro.
Di sisi lain, Trump mengatakan, “Saya hanya ingin menjadi diktator untuk satu hari saja!”
Pernyataan Trump tersebut, yang ia sampaikan pada putaran pemilu kali ini, muncul saat ia menghadapi tuntutan pidana terkait upayanya membatalkan hasil pemilu AS 2020. Pernyataan itu mengindikasikan niatnya di masa depan..
“Komentar yang baru-baru ini dilontarkan Donald Trump tentang masa jabatan ketiga—yang tentu saja bertentangan dengan naskah undang-undang yang sudah tertera jelas—adalah alasan lain untuk mengkhawatirkan seseorang yang tidak merasa dibatasi oleh naskah undang-undang kita yang sudah jelas,” terang Fernandes, yang juga seorang pakar hukum perundang-undangan.
Agar Trump dapat secara sah mencalonkan diri untuk periode ketiga, Amandemen ke-22 harus dicabut. Pencabutan itu membutuhkan dua pertiga suara di kedua majelis Kongres AS, yaitu DPR dan Senat, dan kemudian diratifikasi setidaknya 38 dari 50 negara bagian. Cara lainnya, 34 negara bagian dapat menggelar Konvensi Perundang-undangan, dan keputusan apa pun yang mereka sepakati harus diratifikasi 38 negara bagian.
Pencabutan amandemen konstitusi baru terjadi sekali dalam sejarah AS. Amandemen ke-21, yang disahkan pada 1933, mencabut Amandemen ke-18 pada 1919 yang tidak populer dan sering dilanggar, yaitu larangan minuman beralkohol. [br/ns]
Forum