Joe Biden dan Donald Trump sama-sama sepakat akan perlunya mengakhiri perang di Ukraina, meski sejumlah pakar kebijakan luar negeri menyebut Trump belum memiliki cara yang spesifik untuk mewujudkan perdamaian antara pemimpin Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.
"Dia hanya menyerukan soal perlunya memulai sejumlah pembicaraan dan negosiasi, lalu dia mengatakan bahwa dia bersedia untuk terlibat dalam negosiasi antara Putin dan Zelenskyy, tetapi dia tidak pernah menjelaskan secara rinci tentang rancangan garis besar perjanjian perdamaian ini,” jelas Sergiy Kudelia, Profesor Ilmu Politik dan Universitas Baylor kepada VOA.
Dalam pertarungan meloloskan bantuan AS ke Ukraina di Kongres tahun ini, Trump mengatakan bahwa bantuan itu harus berupa pinjaman, bukan dana hibah.
“Kami pikir kami akan memberikannya dalam bentuk pinjaman, bukan pemberian semata. Selama ini kita terus membagi-bagikan miliaran dan miliaran dolar secara cuma-cuma,” sebut Trump.
Lebih lanjut Trump mengatakan bahwa Eropa harus memberi kontribusi yang lebih besar untuk membantu Ukraina. Namun, mantan Duta Besar AS untuk Ukraina, John Herbst, mengatakan bahwa jika terpilih kembali, Trump tidak ingin terlihat kalah dalam perang tersebut.
"Kita tahu bahwa Trump menganggap dirinya sebagai orang yang kuat dan tidak ingin dikaitkan dengan kegagalan kebijakan luar negeri. Dan jika Trump menjadi presiden, kemenangan Rusia di Ukraina akan terlihat sebagai sebuah kegagalan kebijakan luar negeri,” ujar Herbst kepada VOA.
Partai Republik yang mengusung Trump terpecah atas sikapnya terhadap Ukraina; sejumlah pimpinan melihat peperangan ini sebagai sebuah ancaman keamanan utama Amerika Serikat, namun pimpinan lainnya melihat bahwa perang ini merupakan sebuah pengalih perhatian yang mahal.
"Bagi banyak anggota Partai Republik dalam bidang kebijakan luar negeri, Rusia dipandang sebagai kekuatan yang sedang menurun, dan karenanya, dari sudut pandang mereka, perang Rusia-Ukraina merupakan konflik yang harus diselesaikan secepat mungkin agar tidak menguras sumber daya keamanan Amerika Serikat,” imbuh Kudelia.
Sebagai presiden, Biden memimpin koalisi internasional yang mengatur bantuan militer untuk Ukraina dengan lebih dari $175 miliar bantuan AS.
Dia mengatakan bahwa Amerika akan menentang agresi yang tidak adil dan tidak beralasan sampai kapan pun itu akan berlangsung.
“Jika Amerika Serikat pergi, itu akan membahayakan Ukraina. Eropa dalam bahaya. Dunia bebas akan terancam, pihak yang ingin mencelakakan kita akan terdorong untuk melakukannya,” pungkas Biden.
Biden telah menghapus sebagian larangan bagi Ukraina untuk menggunakan senjata AS terhadap target militer di Rusia.
Michael Kimmage, profesor dari Catholic University of America, menjelaskan kepada VOA bahwa komitmen itu berarti kebijakan Biden pada masa jabatan keduanya akan mencerminkan kebijakan periode yang pertama, namun dengan ruang yang lebih besar untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia.
"Ini bukan berarti mereka menentukan kebijakan luar negeri berdasarkan pemilu semata, tetapi ada sejumlah batasan dan kendala, dan itu akan sangat berbeda pada masa jabatan kedua ketika Biden tidak lagi bisa mencalonkan diri dalam pemilu 2028. Jadi, dia akan sedikit lebih bebas,” jelas Kimmage.
Perbedaan para kandidat atas isu Ukraina ini mencerminkan pendekatan mereka yang berbeda terhadap Rusia, dengan Trump yang ingin meningkatkan hubungan dengan Moskow dan Biden yang terus mengisolasi Rusia atas invasinya ke Ukraina. [th/jm]
Forum